DJP Temukan Penghapusan Bukti Potong Pajak Senilai Rp 2,01 Triliun
Potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 2,01 triliun terancam tidak tercatat akibat penghapusan bukti pemotongan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengidentifikasi 475.698 wajib pajak orang pribadi sebagai sasaran pengingat untuk memperbaiki laporan pajaknya, dilansir dari Money.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan temuan tersebut dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). DJP telah mengirimkan surat elektronik secara serentak kepada wajib pajak terkait agar mereka melakukan pembetulan SPT secara mandiri.
Berdasarkan penelitian DJP, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dalam SPT Tahunan PPh 2025. Jumlah wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan tersebut mencapai sekitar 1,9 juta orang.
Namun, pengiriman pesan pengingat difokuskan kepada 475.698 wajib pajak yang memiliki nilai bukti potong terhapus minimal Rp 100.000. Menurut Bimo, penghapusan tersebut berpotensi membuat pajak yang seharusnya berstatus kurang bayar menjadi nihil atau lebih rendah daripada kewajiban sebenarnya.
Bimo menjelaskan, DJP menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan penerima pengingat. Bukti pemotongan harus berstatus valid dan telah dilaporkan penerbitnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21.
Selain itu, bukti potong harus berasal dari jenis pajak nonfinal dan memiliki akumulasi nilai PPh minimal Rp 100.000. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada bukti pemotongan juga harus sama dengan NPWP dalam SPT Tahunan 2025 milik wajib pajak bersangkutan.
Bimo mengatakan, kantor pusat DJP menggunakan pendekatan pemahaman perilaku atau behavioral insight dalam menyampaikan pengingat kepada wajib pajak.
"Sebagai tindak lanjut, kantor pusat DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela melalui komunikasi yang lebih sederhana dan tepat sasaran. DJP juga ingin membangun kesadaran wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak, bukan semata-mata mengandalkan penegakan aturan.
Dalam menjelaskan pendekatan komunikasi tersebut, Bimo menekankan pentingnya membangun kesadaran dari sisi psikologis wajib pajak.
"Jadi yang dibangkitkan adalah pikiran bawah sadar. Jadi tidak lagi kami melakukan komunikasi-komunikasi seperti penegak aturan," kata Bimo Wijayanto.
Dari kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran pengingat, sebanyak 312.546 orang atau sekitar dua pertiga memiliki nilai bukti potong terhapus antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta. Sementara itu, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai penghapusan bukti pemotongan di atas Rp 1 miliar.
Kelompok dengan potensi PPh terbesar berada pada rentang nilai Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. DJP mencatat kelompok tersebut mencakup 26.760 wajib pajak dengan potensi nilai pajak sekitar Rp 720 miliar.
Bimo juga menjelaskan bahwa sistem Coretax menyediakan akses bagi wajib pajak untuk melihat bukti pemotongan yang telah dilaporkan pemberi kerja atau pihak pemotong pajak. Informasi tersebut sudah tersedia secara otomatis melalui fitur pengisian data awal atau pre-populated.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow