DKPP Verifikasi Dua Aduan terkait Syarat Pendidikan Gibran
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan mengenai persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Aduan yang diterima pada 8 dan 9 Oktober 2026 itu menyasar pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan kini memasuki tahap verifikasi.
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, kedua pengaduan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. DKPP akan memeriksa kelengkapan administrasi sebelum menentukan apakah laporan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan materiil.
Aduan pertama diajukan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan Raka Sandi pada Senin (12/10/2026), laporan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 dan ditujukan kepada Ketua serta lima Anggota KPU RI.
Laporan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan pada 9 Oktober 2026. Aduan dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026 itu menyasar 11 penyelenggara pemilu, terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI. Kedua pengadu memberikan kuasa kepada sejumlah advokat untuk menangani laporan mereka.
Raka Sandi menyatakan DKPP menghormati hak masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ia memastikan penanganan laporan mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Dua aduan tersebut akan segera diproses dalam verifikasi administrasi. Jika hasilnya memenuhi syarat, akan kami lanjutkan ke tahap verifikasi materiel," ujar Raka Sandi.
Dalam tahap administrasi, DKPP memeriksa kelengkapan persyaratan pengaduan. Jika laporan memenuhi syarat, pengaduan memperoleh nomor registrasi dan diteruskan ke verifikasi materiil, yang menilai alat bukti serta relevansinya dengan pokok perkara untuk menentukan kelayakan sidang.
Apabila laporan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, DKPP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengadu paling lambat lima hari kerja setelah verifikasi. Untuk laporan berstatus belum memenuhi syarat, pengadu mendapat kesempatan memperbaiki atau melengkapi dokumen.
"Khusus aduan yang berstatus BMS, DKPP akan memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pengadu. Jika tidak dilengkapi, aduan dinyatakan gugur," ujar Raka Sandi.
Prosedur tersebut mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. Aduan yang lolos verifikasi materiil akan ditetapkan sebagai perkara, memperoleh nomor registrasi perkara, dan dijadwalkan untuk sidang pemeriksaan.
Raka Sandi meminta masyarakat memberi waktu kepada DKPP untuk menjalankan tahapan pemeriksaan sesuai tenggat yang ditentukan peraturan. Ia menyebut perhatian publik terhadap penanganan kedua aduan tersebut menjadi hal yang dipahami lembaganya.
"Kami sangat memahami atensi masyarakat yang tinggi dalam penanganan aduan ini. DKPP akan mendalami aduan ini dalam proses verifikasi dengan memperhatikan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Mohon berikan kami waktu," jelas Raka Sandi.
Terpisah, KompasTV pada 14 Oktober 2026 memberitakan perdebatan antara mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengenai dugaan pasal selundupan dalam pembahasan revisi Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat dengar pendapat (RDP). Pemberitaan tersebut turut menghadirkan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, serta Ketua Gibranisti, Taufik Bilfaqih, untuk membahas persoalan itu.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow