Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Siapkan Aturan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dalam RUU Sisdiknas

Smallest Font
Largest Font

Komisi X DPR RI akan memasukkan mekanisme penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Langkah ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengakuan ijazah dan hasil akademik lulusan luar negeri yang selama ini belum memiliki aturan khusus.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menjelaskan, ketentuan penyetaraan selama ini hanya mengacu pada peraturan kementerian yang membidangi pendidikan. Hal tersebut disampaikan pada Selasa (13/10/2026), dilansir dari Edukasi.

Lalu menyebut belum terdapat regulasi spesifik yang mengatur mekanisme agar penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri memperoleh pengakuan resmi negara.

"Saya menelusuri berbagai peraturan, ternyata tidak ada ketentuan khusus mengenai mekanisme penyetaraan yang dianggap sah oleh negara. Karena itu, dalam revisi UU Sisdiknas nanti kami akan menyiapkan payung hukumnya," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Selain pengakuan ijazah, persoalan lain yang membutuhkan kepastian adalah mekanisme konversi nilai akademik. Aturan yang berlaku saat ini belum menjelaskan secara terperinci hasil akademik seperti apa yang dapat maupun tidak dapat disetarakan.

Komisi X DPR menilai kekosongan aturan tersebut berpotensi memicu perselisihan mengenai pengakuan hasil pendidikan luar negeri. Kejelasan regulasi diharapkan dapat memberikan dasar hukum bagi proses penyetaraan.

"Karena belum ada aturan atau regulasi yang jelas, kami di Komisi X mendorong agar regulasi itu tersedia dan memiliki ketentuan yang tegas, sehingga tidak ada lagi gugatan ke lembaga lain," jelas Lalu.

Secara keseluruhan, draf RUU Sisdiknas yang disusun Komisi X DPR terdiri dari 16 bab dan 257 pasal. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian sebelumnya menjelaskan bahwa penyusunan rancangan tersebut dilakukan dengan menyerap aspirasi berbagai pihak sejak Januari 2025.

Materi yang dibahas mencakup anggaran pendidikan, perluasan program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun, serta pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Draf tersebut juga memuat ketentuan mengenai pencegahan kekerasan, pemertahanan materi muatan lokal, serta penguatan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, RUU Sisdiknas memperkenalkan kredensial mikro mulai dari jenjang pendidikan menengah. Aspek tata kelola turut mencakup penyusunan rencana induk pendidikan nasional dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sistem pendidikan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed