Jimly Asshiddiqie Usulkan Wajib Belajar hingga Jenjang S1
Perluasan program wajib belajar hingga perguruan tinggi menjadi usulan akademisi hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie dalam diskusi melalui siaran Zoom, Kamis (22/10/2026). Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan pendidikan minimal tiga tahun pertama di perguruan tinggi atau hingga jenjang S1, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran negara, dilansir dari Edukasi.
Jimly menilai kebijakan wajib belajar perlu mengalami peningkatan setelah program tersebut berkembang hingga mencakup pendidikan 12 tahun. Menurutnya, perluasan akses pendidikan seharusnya tidak hanya diarahkan ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tetapi juga pendidikan tinggi.
Ia mengusulkan agar kemungkinan penerapan wajib belajar di perguruan tinggi dibahas dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan negara.
"Seyogyanya ini kita diskusikan bagaimana caranya supaya meningkat ini (wajib belajar) jadi dunia perguruan tinggi paling enggak S1 itu jadi wajib belajar juga atau minimal 3 tahun pertama, tergantung kemampuan anggaran" ujar Jimly dalam diskusi tersebut.
Jimly menjelaskan, program wajib belajar telah diterapkan sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan berkembang hingga mencapai 12 tahun. Namun, ia menilai perkembangan kebijakan pendidikan dalam sekitar 30 tahun terakhir belum menunjukkan perluasan jenjang yang memadai.
Menurut Jimly, penambahan cakupan wajib belajar justru kembali diarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih rendah melalui PAUD, bukan diperluas menuju perguruan tinggi.
"Nah, masa sekarang 30 tahun (sejak pengadaan program era Soeharto) tidak nambah-nambah nambahnya cuma 1 tahun turun ke bawah lagi (jenjangnya) PAUD," ujar Jimly.
Ia juga mengkritik hasil reformasi yang dinilainya belum memberikan perubahan signifikan terhadap kebijakan pendidikan nasional. Penilaian tersebut berkaitan dengan perkembangan program wajib belajar yang dianggap belum jauh berbeda dibandingkan masa Orde Baru.
"Kalau kita menilai hasil dari reformasi yang tidak ada sama sekali dalam rangka kepentingan dunia pendidikan," ungkap Jimly.
Selain persoalan perluasan akses, Jimly menyoroti biaya pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin mahal. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara yang telah menyediakan fasilitas pendidikan tinggi secara gratis.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai pendidikan tinggi semestinya tidak berorientasi pada keuntungan komersial maupun kepentingan pemilik lembaga pendidikan.
"(Pendidikan tinggi) tujuannya bukan untuk komersial, untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk stakeholder, kepentingan stakeholer pemilik tapi kepentingan dari stakeholder," jelas Jimly.
Sementara itu, Komisi X DPR sebelumnya menyatakan akan memasukkan ketentuan wajib belajar 13 tahun dalam draf Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Program tersebut dirancang dimulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas.
Ketua Komisi X DPR saat itu, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa PAUD akan menjadi bagian dari kewajiban belajar dalam rancangan perubahan undang-undang tersebut.
"Dalam konsep Revisi UU Sisdiknas, ada nomenklatur wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak PAUD. Sekolah Menengah, hingga SMA," kata Hetifah kepada Kompas.com, Rabu (8/7/2026).
Hetifah menyebutkan, pengakuan PAUD sebagai bagian dari wajib belajar membuat pemerintah perlu bertanggung jawab terhadap regulasi, pembiayaan, dan penjaminan mutu layanan pendidikan. Rancangan tersebut juga mengarah pada penyatuan layanan PAUD formal dan nonformal dalam satu sistem yang terstandar dan terformalkan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow