Pakar Pendidikan Kritik Dorongan Wajib Tes Kemampuan Akademik
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk siswa tingkat akhir menjadi perhatian karena dinilai semakin mengarah pada kewajiban. Pakar Pendidikan Itje Chodidjah mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan hasil tes sebagai ukuran untuk menyeragamkan kemampuan seluruh peserta didik, dilansir dari Edukasi.
Menurut Itje, tujuan awal TKA adalah membantu pemetaan kemampuan akademik siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul kesan bahwa peserta didik semakin didorong untuk mengikuti tes tersebut meskipun sebelumnya tidak diwajibkan.
Ia menilai pendekatan penyeragaman terhadap anak bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Perhatian pemerintah seharusnya diarahkan pada pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (16/10/2026), Itje menyampaikan kritik terhadap kecenderungan menjadikan hasil tes siswa sebagai instrumen standardisasi pendidikan.
"Hasrat untuk menstandarkan pendidikan melalui hasil yang dilakukan oleh siswa kayaknya terlalu tinggi. Yang tadinya TKA, tes kemampuan akademik itu hanya sebagai alat pemetaan yang tidak diwajibkan, sekarang seperti didorong-dorong untuk diwajibkan, untuk menstandarkan anak. Yang harus distandarkan adalah delapan standar pendidikan nasional," kata Itje.
Selain persoalan kewajiban mengikuti TKA, Itje menyoroti aspek lain yang dinilai lebih mendasar dalam peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memastikan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sekolah, serta dukungan anggaran mendapat perhatian yang memadai.
Menurutnya, hasil belajar peserta didik tidak dapat dinilai secara terpisah dari kondisi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran. Kualitas pendidikan juga berkaitan dengan standar guru dan kemampuan sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan.
Itje mengingatkan bahwa kondisi setiap sekolah tidak selalu memiliki sumber daya dan jumlah peserta didik yang sama. Karena itu, hasil akademik siswa tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk menyalahkan mereka ketika capaian yang diperoleh belum sesuai harapan.
Ia turut menyoroti persoalan sekolah dengan jumlah murid yang terbatas. Sekolah di wilayah pinggiran, misalnya, menghadapi kondisi berbeda dibandingkan lembaga pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik lebih banyak.
"Orang bos aja bergantung pada jumlahnya anak, bagaimana dengan sekolah-sekolah di pinggiran yang jumlah anaknya di bawah 100, apakah itu standar? Apakah lantas kemudian kalau nilainya anak-anak tidak bagus itu kesalahan anak-anak? Yang harus dipikirkan ketika mau menstandarkan, jangan hanya anaknya yang distandarkan," ujarnya.
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keadaan sekolah ketika pemerintah menetapkan standar pendidikan. Penilaian terhadap siswa perlu ditempatkan dalam konteks kondisi pembelajaran dan dukungan yang tersedia di masing-masing lembaga.
Itje juga meminta agar pemerataan delapan standar pendidikan nasional menjadi perhatian sebelum pemerintah mendorong penerapan standardisasi terhadap peserta didik.
Ia menjelaskan bahwa pemerataan tidak berarti seluruh sekolah harus memiliki kondisi yang persis sama. Sebaliknya, kebutuhan setiap lembaga pendidikan perlu diperhatikan agar sekolah yang menghadapi keterbatasan memperoleh dukungan lebih besar.
"Rata bukan berarti sama. Equity adalah penting, bagaimana kita membangun sekolah-sekolah yang membutuhkan pertolongan lebih banyak. Dan ini yang menjadi kerepotan di bawah," jelas Itje.
Pendaftaran TKA 2026 Meningkat 9,8 Persen
Di tengah perdebatan mengenai pelaksanaan tes, jumlah calon peserta TKA jenjang SMA sederajat pada 2026 justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (BKPDM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Toni Toharudin.
Melalui keterangan tertulis pada Rabu (30/9/2026), Toni menyebut jumlah calon pendaftar tahun ini bertambah hampir 10 persen dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
"Tahun ini jumlah calon pendaftar TKA meningkat hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Toni.
Dari total 4,2 juta pendaftar, sebanyak 3.863.957 atau sekitar 3,8 juta siswa telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran. Jumlah tersebut memperlihatkan tingginya partisipasi calon peserta dalam proses administrasi TKA.
Sebagai pembanding, pelaksanaan TKA Tahun 2025 mencatat 3.518.167 siswa dengan data pendaftaran lengkap. Artinya, terdapat tambahan 345.790 siswa pada pelaksanaan 2026 atau pertumbuhan sebesar 9,8 persen.
Jumlah peserta yang telah melengkapi data masih memungkinkan bertambah. Kemendikdasmen menyebut proses penyelesaian data residu masih berlangsung sehingga angka pendaftaran lengkap belum bersifat final.
TKA Tidak Menjadi Kewajiban bagi Siswa
Terlepas dari peningkatan jumlah pendaftar, Kemendikdasmen menegaskan bahwa TKA bukan tes yang harus diikuti seluruh siswa. Keputusan untuk berpartisipasi tetap berada pada masing-masing peserta didik sesuai kesiapan mereka.
Siswa yang merasa siap dapat mengikuti pelaksanaan tes, sedangkan mereka yang belum siap tidak perlu merasa tertekan untuk berpartisipasi. Dengan demikian, keikutsertaan dalam TKA tetap menjadi pilihan individu.
Kemendikdasmen juga menempatkan keputusan mengikuti atau tidak mengikuti tes sebagai bagian dari hak individu dalam pendidikan. Setiap siswa memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa harus merasa terbebani oleh tuntutan mengikuti TKA.
Penegasan mengenai sifat tidak wajib tersebut menjadi bagian penting dalam memahami fungsi TKA. Di satu sisi, jumlah pendaftar menunjukkan peningkatan partisipasi, tetapi di sisi lain, pelaksanaan tes tetap tidak dimaksudkan sebagai kewajiban bagi seluruh peserta didik.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow