Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Finalisasi Skema Pendidikan Gratis PAUD hingga Kuliah

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah memfinalisasi kebijakan pendidikan gratis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi melalui koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus mengurangi hambatan ekonomi dan geografis bagi anak-anak Indonesia, dilansir dari Edukasi.

Rapat tingkat menteri tersebut dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kemenko PMK.

Sugiono menjelaskan bahwa pemerintah membagi perluasan akses pendidikan ke dalam tiga klaster utama. Rancangan tersebut mencakup pembiayaan sekolah negeri secara bertahap, perluasan akses bagi peserta didik di sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan, serta bantuan khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Sugiono, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

"Pendidikan gratis ini adalah wujud komitmen kita untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi anak seluruh bangsa. Agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena hambatan ekonomi, apalagi karena jauh dari jangkauan tempat tinggal," ujar Sugiono.

Dalam penyusunan kebijakan, pemerintah juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perluasan akses pendidikan bagi peserta didik di luar sekolah negeri. Sementara itu, kelompok anak di wilayah 3T mendapatkan perhatian khusus melalui skema afirmasi.

Sugiono meminta kementerian dan lembaga terkait segera menyelaraskan regulasi serta memperbarui tata kelola data penerima manfaat. Langkah tersebut diperlukan agar kriteria sasaran program lebih jelas dan penyaluran bantuan berlangsung akurat serta tepat sasaran.

Selain akses peserta didik, pemerintah memasukkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari pembahasan kebijakan. Penataan mekanisme kesejahteraan guru non-ASN diminta menjadi prioritas dan dirumuskan bersamaan dengan persetujuan kebijakan pendidikan gratis.

Sugiono menilai pemerataan pendidikan perlu disertai jaminan kesejahteraan bagi tenaga pengajar. Ia menekankan pentingnya kesiapan pelaksanaan kebijakan bagi siswa maupun tenaga pendidik.

"Kita tidak bisa bicara soal terwujudnya manusia unggul jika masih ada anak-anak kita yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar, atau jika kesejahteraan gurunya belum terjamin. Sinergi ini adalah kunci agar kebijakan pelaksanaan ke depan benar-benar siap, terukur, dan berkeadilan bagi siswa maupun tenaga yang mengukurnya," jelas Sugiono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan wacana pendidikan gratis untuk sekolah dan perguruan tinggi negeri. Gagasan tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga universitas negeri.

Dalam pernyataan yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden pada Senin (21/9/2026), Prabowo menyatakan dukungannya terhadap pembebasan biaya pendidikan di institusi negeri.

"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan rapat terbatas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed