Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Batasi Usulan Gaji PNS Lewat Kopdes untuk Pegawai Pusat

Smallest Font
Largest Font

Rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diusulkan hanya berlaku bagi pegawai pemerintah pusat yang bekerja di kementerian atau lembaga. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan usulan tersebut untuk melindungi bank pembangunan daerah dari potensi perpindahan dana gaji aparatur pemerintah daerah.

Menurut Rifqinizamy, gaji PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan pemerintah daerah sebaiknya tetap disalurkan melalui bank daerah. Perubahan mekanisme pembayaran dikhawatirkan mengurangi dana murah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.

Rifqinizamy menyatakan bahwa perlindungan terhadap bank daerah perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan tersebut.

"Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi," ujar Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda) dari seluruh Indonesia telah menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan perpindahan kas dan penyaluran gaji dari bank daerah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Rifqinizamy memperkirakan sekitar 70 persen dana murah yang dimiliki bank daerah berpotensi berpindah ke Himbara apabila skema tersebut diterapkan. Perpindahan dana itu dinilai dapat membuat bank daerah lebih rentan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain persoalan likuiditas, ia menyoroti hubungan antara penyaluran gaji dan fasilitas kredit pegawai pemerintah daerah. Menurutnya, mayoritas kredit PNS dan P3K di lingkungan pemda berada pada bank daerah, sehingga perubahan rekening pembayaran gaji dapat menyulitkan proses pemotongan cicilan secara otomatis.

Meski demikian, Rifqinizamy tidak menutup peluang kerja sama antara bank daerah dan Koperasi Merah Putih. Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah perlu dipertimbangkan, terutama untuk memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan operasionalnya di berbagai wilayah.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan para kepala daerah dalam pembahasan rencana tersebut.

"Para gubernur idealnya juga diajak bicara, karena terkait dengan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih kan juga harus dipastikan apakah di seluruh tempat sudah bisa operasional atau belum," ujar Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa usulan penyaluran gaji PNS melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Ferry mengonfirmasi bahwa pengajuan rencana tersebut telah dilakukan kepada kementerian yang menangani keuangan negara.

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Ferry juga menyebut anggaran untuk pelaksanaan rencana pembayaran gaji melalui koperasi sedang disiapkan. Namun, ia belum memerinci besaran anggaran maupun mekanisme penyaluran gaji yang akan diterapkan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed