Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemprov Jatim Minta Pengalihan Gaji ASN ke Kopdes Dikaji Ulang

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pada Kamis, 15 Oktober 2026, Sekretaris Daerah Jawa Timur sekaligus Komisaris Bank Jatim Adhy Karyono menyoroti potensi berkurangnya dana murah perbankan daerah serta kesiapan koperasi dalam mengelola pembayaran gaji.

Menurut data yang disampaikan Adhy, Bank Jatim mengelola sekitar 419.053 akun penggajian ASN dengan perputaran dana rata-rata Rp1,5 triliun per bulan. Dana tersebut menjadi salah satu sumber likuiditas bank pembangunan daerah yang mendukung kegiatan operasional dan penyaluran kredit.

Adhy menjelaskan bahwa keberlangsungan Bank Jatim juga berkaitan dengan pendapatan daerah. Berdasarkan data dalam laporan JPNN.com Jatim, total dividen badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun buku 2025 mencapai Rp488,12 miliar, dengan kontribusi Bank Jatim sekitar Rp420 miliar atau 86,05 persen.

Adhy menilai rencana pengalihan pembayaran gaji perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber pendanaan perbankan daerah yang selama ini berasal dari rekening gaji ASN dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

"Sebetulnya, yang namanya bank daerah atau BPD itu adalah dana murah yang captive karena payroll-nya dan RKUD-nya dari PNS. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat," ujar Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Komisaris Bank Jatim.

Selain dampak terhadap perbankan, Adhy menyoroti kesiapan kelembagaan koperasi jika nantinya dipercaya menyalurkan gaji pegawai negeri sipil. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi sistem operasional, mekanisme kerja, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan kepercayaan para penerima gaji.

"Yang kedua, tentu kami lihat juga bagaimana koperasi itu terkait dengan sistem, mekanisme, manajemen, akuntabilitas, dan trust bagi PNS. Itu saja. Kita lihat nanti," ujar Adhy Karyono.

Ia juga mengaitkan keberlanjutan usaha Bank Jatim dengan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Karena itu, pemerintah daerah meminta dampak pengalihan pembayaran gaji terhadap kinerja bank milik daerah tersebut diperhitungkan sebelum keputusan diterapkan.

"Kalau saya atas nama Bank Jatim sebagai komisaris, dan juga pemerintah karena ini urusan PAD, tentu kalau bisa dipertimbangkan dulu. Mohon diperhatikan bagaimana kelangsungan bank daerah, terutama Bank Jatim yang memang tertumpu dari pendapatan dana murahnya dari ASN," ujar Adhy Karyono.

Penolakan terhadap rencana tersebut juga disampaikan peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menilai koperasi perlu membuktikan kemampuannya menyediakan sistem pembayaran yang dapat digunakan secara luas sebelum pemerintah mengalihkan mekanisme penggajian ASN.

"Pertama, kita harus melihat dari model yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Di mana koperasi ini tidak memiliki model seperti perbankan ataupun juga jasa keuangan yang memang sistemnya sudah bagus," ujar Nailul Huda, peneliti Celios.

Nailul menekankan bahwa sistem pembayaran harus dapat diterima berbagai pihak, termasuk ASN yang akan menggunakan gajinya. Menurutnya, kesiapan layanan tersebut menjadi persoalan mendasar yang perlu diselesaikan sebelum rencana dijalankan.

"Nah, kekhawatiran dari adanya rencana pemerintah menyalurkan gaji PNS oleh Koperasi Desa Merah Putih ini dikhawatirkan adalah terkait bagaimana dari sisi koperasinya itu menyediakan sistem pembayaran yang memang diterima oleh semua pihak, termasuk juga oleh PNS itu sendiri dalam menggunakan gajinya," ujar Nailul Huda.

Ia juga memperingatkan kemungkinan berkurangnya likuiditas bank daerah apabila dana penggajian berpindah ke koperasi. Menurut Nailul, perbankan memiliki fungsi intermediasi untuk menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali, termasuk melalui kredit produktif, sedangkan koperasi tidak memiliki fungsi yang sama.

"Kalau kita lihat dari jasa keuangan sendiri kan dia memiliki sistem intermediasi. Bahwa di situ ada tabungan, kemudian juga ada disalurkan kepada kredit-kredit yang produktif. Nah, Koperasi Desa Merah Putih tidak memiliki fungsi tersebut," ujar Nailul Huda.

Ia menilai pengurangan dana yang tersimpan di bank daerah berpotensi memengaruhi kemampuan lembaga tersebut menjalankan intermediasi ke sektor riil. Dampaknya, menurut dia, dapat mengurangi peran perbankan daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi.

"Artinya adalah ini bisa menjadikan perbankan, terutama yang perbankan di daerah ya, itu sepi likuiditas. Nah, ketika ini sepi likuiditas, tidak ada intervensi ataupun intermediasi ke sektor riil, maka dampak dari hadirnya perbankan di daerah tersebut itu akan berkurang," ujar Nailul Huda.

Persoalan lain yang disoroti Celios adalah akses ASN terhadap gaji. Selama ini, pegawai dapat menggunakan berbagai saluran perbankan, termasuk agen bank di desa, kantor bank, ATM, dan layanan di minimarket. Nailul menilai pilihan tersebut berpotensi menyempit jika penyaluran melalui koperasi tidak didukung jaringan layanan yang memadai.

"Nah, PNS selama ini bisa mengambil itu di berbagai channel ya, itu termasuk di agen-agen bank kecil di beberapa desa, ataupun juga bisa melalui perbankan yang memang sudah tersebar di seluruh wilayah. Dan termasuk juga layanan ATM dan sebagainya, termasuk juga layanan di minimarket," ujar Nailul Huda.

Menurut Nailul, pengalihan pembayaran gaji harus memperhatikan fleksibilitas pegawai dalam mengakses hak mereka. Ketersediaan gerai koperasi saja dinilai belum cukup apabila sistem pembayaran dan jangkauan layanannya belum mampu memenuhi kebutuhan ASN.

"Nah, kehadiran ataupun rencana dari pemerintah untuk menyalurkan gaji PNS lewat KDKMP ini justru mempersempit dari sisi fleksibilitas PNS ini dalam mengambil haknya," ujar Nailul Huda.

Atas pertimbangan tersebut, Nailul menilai rencana pengalihan penggajian belum layak dilaksanakan karena risiko yang diperkirakan muncul dinilai lebih besar daripada manfaatnya.

"Makanya ini yang saya rasa rencana ini tidak patut dilaksanakan lah. Bahkan kalau saya bilang tidak patut direncanakan karena berbagai hal tadi yang memang banyak mendatangkan mudaratnya dibandingkan dengan manfaat," ujar Nailul Huda.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih masih berupa opsi dan belum menjadi kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN. Pelaksanaannya masih membutuhkan persiapan kelembagaan serta koordinasi dengan pihak terkait.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan bahwa usulan penyaluran gaji ASN melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Ia menyatakan sistem dan mekanisme yang disiapkan Kementerian Koperasi telah siap digunakan, tetapi pemerintah belum menetapkan jadwal penerapan kebijakan tersebut.

"Ini mulai sudah apa namanya, diajukan ke Kementerian Keuangan. Sudah akan siap dibayarkan," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, seusai rapat koordinasi terbatas Kopdes di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Rencana itu mencakup perubahan mekanisme penggajian ASN yang selama ini melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, dan bank pembangunan daerah. Di Jawa Timur, data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) mencatat 8.494 koperasi telah berdiri dan berbadan hukum.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed