DPR Dorong Karhutla Jadi Bencana Nasional
Desakan penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional menguat setelah Daniel Johan dari Komisi IV DPR dan Gerakan Nurani Bangsa meminta pemerintah memperluas penanganan karhutla yang berdampak pada jutaan warga di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Gerakan Nurani Bangsa, data Kementerian Kesehatan mencatat 12.517.488 warga Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla. Data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 juga mencatat 11.772 titik panas dengan tingkat kepercayaan berbeda di Kalimantan, Sumatera, Papua Barat, Papua Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan menilai status bencana nasional diperlukan agar dukungan anggaran dan perlindungan warga terdampak dapat dimaksimalkan.
"Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB.
Daniel meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama warga pedalaman, seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, dan pangan.
"Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB.
Daniel menyebut pemerintah pusat dan daerah telah melakukan water bombing, modifikasi cuaca, serta pemadaman darat. Namun, ia menilai keterbatasan anggaran, sarana, prasarana, dan kondisi gambut kering menjadi kendala.
"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini tahun ini sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB.
Menurut Daniel, DPR mendukung penambahan anggaran untuk penanganan karhutla. Ia juga menyebut status bencana nasional telah didorong sejak awal kebakaran, tetapi belum ditetapkan pemerintah.
"Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain yang terdampak," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB.
Gerakan Nurani Bangsa juga meminta pemerintah menjadikan perlindungan warga sebagai dasar penanganan karhutla. Organisasi tersebut menyoroti dampak kesehatan seperti ISPA, asma, gangguan paru, dan iritasi mata yang dialami warga.
"Kesejahteraan dan perlindungan warga harus menjadi prinsip dasar dan orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia," ujar Gerakan Nurani Bangsa dalam pernyataan tertulis.
Gerakan Nurani Bangsa mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan warga dengan kebutuhan khusus dalam kondisi bencana.
"Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab dan pemegang kewenangan tertinggi dalam memenuhi hak kesehatan warga, harus segera meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi semua yang terdampak, terutama perempuan dan anak-anak, serta mereka yang memiliki kerentanan tertentu dalam situasi bencana," ujar Gerakan Nurani Bangsa dalam pernyataan tertulis.
Kelompok tersebut juga meminta penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas karhutla, termasuk korporasi yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran.
"Negara harus memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap siapa pun yang diduga terlibat, khususnya korporasi besar yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan tanggung jawab lebih besar untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi seluruh kehidupan di bumi," ujar Gerakan Nurani Bangsa dalam pernyataan tertulis.
Gerakan Nurani Bangsa turut meminta pemerintah pusat dan daerah memperbaiki komunikasi publik terkait penanganan karhutla serta tidak hanya menyebut faktor alam tanpa menjelaskan persoalan pembukaan lahan.
"Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera meningkatkan komunikasi publik mereka dan berhenti menyalahkan faktor alam, karena semua kebakaran hutan selalu dimulai dengan pembakaran untuk pengembangan perkebunan skala besar," ujar Gerakan Nurani Bangsa dalam pernyataan tertulis.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow