Prabowo Soroti Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang asapnya berdampak hingga ke negara tetangga. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), Kamis (22/10/2026), Prabowo menyatakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia juga harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut, dilansir dari Detik Finance.
Prabowo juga mengungkapkan keberatannya terhadap negara-negara yang dinilai mengolok-olok Indonesia terkait persoalan karhutla. Ia menyebut sejumlah perusahaan dari negara tersebut turut beroperasi di Indonesia dan berpotensi memiliki tanggung jawab atas kejadian itu.
Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengungkapkan nama-nama perusahaan yang dinilai bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas karhutla tidak hanya dibebankan kepada Indonesia.
"Kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya ya kan, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu," ujar Prabowo.
Selain menyoroti tanggung jawab perusahaan asing, Prabowo meminta pemerintah lebih waspada terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan. Ia menyebut terdapat indikasi bahwa sejumlah perusahaan asing perlu dimintai pertanggungjawaban atas karhutla di Indonesia.
"Kita perlu waspada, kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyoroti pemberian konsesi kepada perusahaan yang berulang kali melanggar peraturan. Ia mengaku terkejut karena terdapat perusahaan yang tetap memperoleh konsesi meskipun telah melakukan pelanggaran hingga 19 kali.
Menurut Prabowo, pemberian konsesi kepada perusahaan dengan catatan pelanggaran berulang perlu dievaluasi. Ia mengusulkan agar izin perusahaan dicabut apabila pelanggaran telah terjadi dua kali, tanpa menunggu pelanggaran berikutnya.
"Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya sudah nggak usah lagi lah, kalau 2 kali melanggar cabut aja," ujar Prabowo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow