Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

GAPASDAP Dorong Penyesuaian Tarif Penyeberangan Nasional

Smallest Font
Largest Font

Ketimpangan tarif angkutan penyeberangan Indonesia dengan negara Asia Tenggara mendorong Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) meminta pemerintah melakukan penyesuaian. Pada Jumat (13/11/2026), organisasi tersebut menyoroti tarif domestik sebesar Rp 1.033 per mil yang dinilai belum mampu menutup biaya operasional dan pemenuhan standar keselamatan kapal.

Dilansir dari Money, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan Dewan Pimpinan Pusat GAPASDAP Rakhmatika Ardianto membandingkan tarif Indonesia dengan Thailand yang mencapai Rp 2.984 per mil dan Filipina sekitar Rp 1.995 per mil.

Menurut Rakhmatika, selisih tarif tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan angkutan penyeberangan nasional.

“Perbedaan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat kecukupan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Persoalan utama yang dihadapi operator kapal adalah tarif yang belum sebanding dengan biaya pokok produksi (HPP). Berdasarkan perhitungan menggunakan formulasi tarif dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019, terdapat kekurangan tarif sekitar 31,81 persen terhadap HPP.

Rakhmatika menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap besaran tarif yang berlaku.

“Tarif yang berlaku saat ini masih belum mampu menutup biaya pokok produksi (HPP) operator kapal,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Perhitungan berdasarkan regulasi tersebut menjadi salah satu dasar GAPASDAP dalam menyampaikan persoalan kecukupan tarif kepada pemerintah.

“Angka tersebut menjadi bahan untuk mengevaluasi kecukupan tarif di Indonesia,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Selain persoalan biaya operasional, GAPASDAP menyoroti kewajiban operator dalam memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Standar tersebut mencakup ketentuan nasional National Code for the Construction and Equipment of Small Ships (NCVS) serta standar internasional Safety of Life at Sea (SOLAS).

Menurut Rakhmatika, pemenuhan kedua standar tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, sementara kondisi tarif belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan operasional kapal.

“Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif angkutan penyeberangan nasional,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Ia menegaskan bahwa kewajiban keselamatan tetap harus dipenuhi operator meskipun mereka menghadapi tekanan finansial akibat ketidaksesuaian tarif dengan biaya pelayanan.

“Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

GAPASDAP juga meminta pemerintah memperhitungkan kebutuhan operasional setiap jalur penyeberangan dalam menentukan tarif. Rakhmatika menilai penyesuaian tersebut diperlukan untuk menjaga kemampuan finansial operator sekaligus keberlanjutan pelayanan.

“Pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan masing-masing lintas,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Persoalan pembiayaan juga memengaruhi pandangan GAPASDAP terhadap rencana penggunaan teknologi energi terbarukan pada kapal penyeberangan. Menurut Rakhmatika, penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal belum menjadi prioritas industri karena membutuhkan investasi tambahan.

Ia menjelaskan bahwa operator saat ini masih menghadapi tekanan dalam membiayai pemenuhan standar keselamatan. Karena itu, kemampuan investasi industri menjadi pertimbangan dalam penerapan teknologi energi baru.

“Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Penggunaan tenaga baterai dinilai membutuhkan perhitungan investasi secara cermat di tengah kondisi pembiayaan operasional yang masih terbebani tarif belum mencukupi.

“Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat,” ujar Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Sebagai alternatif transisi energi, Rakhmatika menilai biodiesel lebih sesuai dengan kondisi armada kapal saat ini. Indonesia memiliki bahan baku biodiesel berbasis minyak sawit yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

Ia menyebut pemanfaatan biodiesel pada kapal bermesin diesel dapat dikembangkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai.

“Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel,” tegas Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed