Gibran Kawal Solar Nelayan dan Pengembangan Energi Hijau di Cilacap
Kelangkaan solar bersubsidi dan pendangkalan jalur pelayaran menjadi persoalan yang disampaikan nelayan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin, 26 Oktober 2026. Dalam dialog di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Gibran meminta penyaluran bahan bakar disesuaikan dengan kebutuhan nelayan serta mempercepat penyelesaian kendala administrasi.
Gibran juga menginstruksikan jajarannya menghimpun data nelayan yang belum memperoleh surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Pemerintah turut membahas pengerukan jalur pelayaran, pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) dari minyak jelantah, serta persoalan masyarakat penghayat kepercayaan.
Menurut laporan CNN Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gibran meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal distribusi solar agar sesuai kebutuhan dan mencegah penyalahgunaan kuota. Nelayan dengan kapal di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki surat rekomendasi diminta mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
Gibran menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan bahan bakar untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan.
"Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Gibran.
Ia meminta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden mengumpulkan nama nelayan yang mengalami kendala administrasi untuk diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Gibran juga meminta koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengerukan dan pembangunan talud.
"Pak Seswapres, tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU," ujar Gibran.
Dalam pertemuan tersebut, nelayan Agustin menyampaikan apresiasi atas kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal berukuran 31–200 GT. Menurut dia, fasilitas tersebut membantu kapal dalam kelompok ukuran itu tetap beroperasi di laut.
"Pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT 31–200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT 31–200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar," ujar Agustin.
Berbeda dengan kapal berukuran tersebut, nelayan Temu menyebut pasokan solar bersubsidi bagi kapal berukuran 30 GT ke bawah masih belum mencukupi kebutuhan operasional di Cilacap.
"Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik," kata Temu.
Menanggapi keluhan itu, Gibran menyatakan pemerintah akan memeriksa persyaratan yang belum dipenuhi nelayan dan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan dalam dialog.
"Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini," ujar Gibran.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yang mendampingi kunjungan tersebut, menyebut peningkatan jumlah kapal dari luar daerah turut menambah kebutuhan bahan bakar di Cilacap. Ia juga menyampaikan bahwa pendangkalan jalur pelayaran menghambat aktivitas nelayan dan memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait.
"Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut," ujar Sumarno.
Menurut Sumarno, penanganan persoalan akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah. Pemerintah provinsi akan menangani urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan membantu koordinasi untuk persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah pusat.
"Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi," kata Sumarno.
Selain persoalan nelayan, rombongan meninjau Kilang Pertamina Cilacap untuk melihat pengembangan SAF berbahan baku minyak jelantah. Sumarno mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah mengumpulkan minyak jelantah dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi pengumpulan perlu diperluas melalui pemerintah kabupaten dan kota, kelompok masyarakat, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
"Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman ASN. Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi, karena lokasi produksinya ada di Cilacap," ujar Sumarno.
Ia menilai pengumpulan minyak jelantah dapat mendukung pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai bahan baku energi alternatif.
"Ini menjadi potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita bicara masalah energi hijau dan kemandirian energi," kata Sumarno.
Dalam kunjungan berikutnya ke Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Gibran dan rombongan berdialog dengan masyarakat penghayat kepercayaan. Sumarno mengatakan persoalan tanah yayasan yang disampaikan warga telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
"Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati, mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu," ujar Sumarno.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga mengembangkan pengumpulan minyak jelantah melalui tiga bank sampah binaan di Cilacap, yakni Beo Asri, Abhipraya, dan Cahaya Asri. Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan kegiatan tersebut memiliki manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.
"Hal ini juga sejalan dengan semangat Pertamina Patra Niaga dalam memanfaatkan minyak jelantah sebagai salah satu bahan baku bioavtur atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) yang ramah lingkungan," ujar Kitty Andhora.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada partisipasi masyarakat, pendampingan berkelanjutan, dan akses penyaluran hasil pengumpulan.
"Pengelolaan minyak jelantah membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan, serta terbukanya akses penyaluran hasil pengumpulan. Melalui kolaborasi tersebut, limbah rumah tangga dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai guna yang lebih besar," kata Kitty Andhora.
Saat mengunjungi kilang pada 26 Oktober 2026, Gibran juga mengapresiasi keterlibatan warga dalam pengelolaan minyak jelantah yang dapat menghubungkan kegiatan rumah tangga dengan pengembangan energi nasional.
"Saya mengapresiasi peran ibu-ibu dan komunitas di Cilacap yang telah berkontribusi dalam pengelolaan minyak jelantah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang dimulai dari rumah bisa terhubung dengan inovasi energi nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Gibran.
Ketua Bank Sampah Cahaya Asri Rumdani Prapti Sumiwi menjelaskan bahwa kelompoknya di Kelurahan Tegal Kamulyan awalnya mengumpulkan minyak jelantah untuk mengatasi masalah lingkungan. Setelah mengetahui limbah tersebut memiliki nilai jual, anggota kelompok semakin aktif mengumpulkannya.
"Setelah mendapat penjelasan dari Pertamina bahwa minyak jelantah memiliki nilai jual, kami semakin semangat mengumpulkannya. Alhamdulillah, lingkungan menjadi lebih bersih, ekonomi juga meningkat," ujar Rumdani Prapti Sumiwi.
Bank Sampah Cahaya Asri mampu mengumpulkan sekitar 50–60 kilogram minyak jelantah setiap bulan. Sementara itu, Bank Sampah Abhipraya di Kelurahan Kutawaru telah menjalankan pemilahan sampah sejak 2019 sebelum memperoleh pembinaan dari Pertamina Patra Niaga.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga karena anggota kami telah mendapatkan edukasi, pembinaan, dan fasilitasi yang sangat membantu perkembangan bank sampah," ujar Herry Yanto, Ketua Bank Sampah Abhipraya.
Direktur Bank Sampah Beo Asri Sri Widowati menyebut dukungan perusahaan mencakup pembinaan, pelatihan, serta bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola sampah.
"Harapan kami, dukungan ini dapat terus berlanjut, sehingga bank sampah dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Sri Widowati.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow