Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Hercules Gugat Klaim Lahan KAI dalam Sengketa Tanah Abang

Smallest Font
Largest Font

Sengketa kepemilikan lahan seluas lebih dari 3 hektare di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat, memicu perselisihan antara Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Perselisihan berkaitan dengan rencana pembangunan rumah bagi masyarakat serta klaim kepemilikan tanah yang juga melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

GRIB Jaya mendampingi Sulaiman Effendi yang mengaku sebagai ahli waris lahan tersebut. Pihak Sulaiman mendasarkan klaimnya pada dokumen Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Ilias Rajo Mentari, sedangkan PT KAI mengandalkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 17 dan Nomor 19 yang diterbitkan pada 2008.

Hercules mempersoalkan kedatangan Maruarar bersama rombongan PT KAI yang mengumumkan rencana pembangunan hunian vertikal di atas lahan yang masih disengketakan. Ia menilai klaim kepemilikan ahli waris seharusnya diperiksa sebelum pembangunan dilakukan.

"Mengenai Menteri Perumahan Ara Sirait, itu kan menyangkut tanah bongkaran. Artinya cepat banget gitu loh. Waktu itu, pada dengar programnya Pak Presiden, masalah pemerintah akan membuatkan rumah murah untuk buat masyarakat mendengar ke bawah," ujar Hercules.

Hercules menilai rencana pembangunan tersebut belum mempertimbangkan secara memadai dokumen yang diajukan pihak ahli waris. Ia meminta pemerintah memeriksa status tanah sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Jadi itulah Ara Sirait memanfaatkan itu, langsung datangin tanah bongkaran, terus mau segera dibangun. Kamu tanya dulu, ini bukan punya Kereta Api, ini tanah milik (ahli waris) dan suratnya lengkap. Terus tiba-tiba mau dibangun, bagaimana ceritanya?" kata Hercules.

Perselisihan kedua pihak bermula pada awal April 2026 ketika Maruarar meninjau lahan kosong di dekat Stasiun Tanah Abang yang diklaim sebagai aset PT KAI. Dalam pemberitaan Kompas.com pada 6 April 2026, Maruarar menyampaikan bahwa pembangunan di lokasi tersebut ditujukan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, bukan untuk pengembang.

"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang, dan sebagainya," ujar Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, Hercules menyatakan lahan itu merupakan tanah negara dengan status HPL yang masih disengketakan. Ia juga menyatakan tidak keberatan apabila negara menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

"HPL itu untuk mengelola lahan tapi bukan untuk memiliki, kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," kata Hercules.

Sebelum meninjau lokasi, Maruarar menyebut sejumlah lahan milik PT KAI di kawasan Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menyatakan pemerintah ingin memanfaatkan aset negara tersebut untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah.

"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain. Dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat," ujar Maruarar.

Maruarar juga menyebut lahan strategis di sejumlah kota dapat digunakan untuk kepentingan publik. Menurut dia, kawasan Tanah Abang, Bandung, dan Medan termasuk wilayah yang memiliki lahan negara strategis.

"Iya, di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran," kata Maruarar.

Sehari setelah pernyataan Maruarar mengenai penguasaan lahan yang dinilai ilegal, Hercules meminta agar masyarakat kecil tidak mendapat tekanan dalam penyelesaian sengketa. Ia juga menyampaikan bahwa pendekatan represif tidak sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya berpihak kepada rakyat kecil.

"Supaya rakyatnya juga jangan digencet-gencet. Karena Pak Presiden itu, kami tahu beliau nggak seperti itu," ujar Hercules dalam siaran langsung YouTube resmi GRIB Jaya.

Tim hukum GRIB Jaya turut membantah klaim kepemilikan PT KAI. Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi GRIB Jaya sekaligus perwakilan ahli waris, Wilson Collin, menyatakan sengketa tersebut telah dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Pihak ahli waris mempersoalkan penerbitan HPL oleh PT KAI pada 2008 karena menilai dokumen tersebut mengabaikan klaim hak lama yang berasal dari 1923. Tim hukum menyatakan penerbitan hak pengelolaan tersebut perlu diuji berdasarkan proses hukum yang berlaku.

"Tidak dapat dibernarkan apabila hak yang lahir tahun 2008 mengesampingkan hak yang telah ada sejak 1923 tanpa proses hukum yang sah," ujar Wilson Collin.

Menurut riwayat aset yang disampaikan dalam pemberitaan Kompas.com, PT KAI menerima hibah aset dari Departemen Perhubungan pada 1988 sebelum Badan Pertanahan Nasional menerbitkan HPL pada 2008. Sementara itu, Sulaiman Effendi tetap mengajukan dokumen Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 sebagai dasar klaim ahli waris atas lahan di kawasan Bongkaran, Tanah Abang.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed