KPK Sita Rp800 Juta dari Kuasa Hukum Hercules
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp800 juta yang diserahkan oleh kuasa hukum Hercules Rosario de Marshal pada Kamis (15/10/2026). Penyerahan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dan berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa uang tersebut diduga berasal dari PT Summarecon Agung Tbk dan diterima Hercules untuk kepentingan pengelolaan lahan serta pengurusan pembukaan blokir HGB perusahaan. Penyidik telah menyita uang itu sebagai barang bukti dalam perkara yang turut menyeret sejumlah pihak dari lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi Prasetyo menerangkan bahwa penyitaan dilakukan setelah uang diserahkan oleh NMB, kuasa hukum Hercules, kepada penyidik KPK.
"Hari ini penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari saudara NMB, kuasa hukum dari HRM," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Ia menyebut penyerahan tersebut berlangsung di kantor KPK. Uang itu selanjutnya menjadi barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan lahan di Kabupaten Bogor.
Menurut Budi, penyidik menduga uang tersebut berkaitan dengan permintaan perusahaan untuk membuka blokir lahan dan mengurus HGB. Perkara itu juga mencakup dugaan pemberian suap kepada sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh saudara HRM dari PT SMC, berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor dan permintaan dari PT SMC untuk melakukan pembukaan blokir dan pengurusan HGB-nya diduga terjadi tindak pidana korupsi penyuapan kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN," ujar Budi Prasetyo.
KPK menilai penyerahan uang tersebut sebagai bentuk sikap kooperatif pihak yang menyerahkannya. Langkah itu diharapkan mendukung penyidik dalam mengungkap rangkaian perkara secara menyeluruh.
"Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," ujar Budi Prasetyo.
Dalam keterangannya, Budi juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang mendukung pemberantasan korupsi.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," ujar Budi Prasetyo.
Dalam penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, politikus, mantan kepala daerah, dan pihak perusahaan.
Delapan tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Selain dugaan suap terkait pengurusan HGB, KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berhubungan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penyidik turut menelusuri kemungkinan penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow