HKI Dukung Bahlil Prioritaskan Gas untuk Industri Nasional
Pengusaha kawasan industri mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Dukungan tersebut disampaikan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) pada Jumat (23/10/2026) untuk mendorong kepastian pasokan energi bagi industri nasional, dilansir dari Detik Finance.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menilai kebijakan tersebut relevan karena sejumlah sektor industri masih menghadapi persoalan pasokan gas. Menurut data Kementerian ESDM yang dikutip HKI, pemanfaatan gas domestik hingga semester I-2026 mencapai sekitar 74,55% dari total penggunaan gas bumi Indonesia, sedangkan ekspor menyumbang sekitar 25,39%.
Secara volume, penggunaan gas untuk kebutuhan domestik tercatat sekitar 3.972,26 BBTUD. Sementara itu, ekspor mencapai sekitar 1.352,9 BBTUD, terdiri atas gas alam cair atau LNG sebesar 998,77 BBTUD dan gas melalui pipa sebesar 354,13 BBTUD.
Ma'ruf menyatakan prioritas kebutuhan domestik tidak berarti Indonesia menutup hubungan perdagangan energi dengan negara lain. Singapura tetap menjadi salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia, sedangkan kontrak ekspor yang masih berlaku harus dihormati hingga masa berlakunya berakhir.
Ia menjelaskan, kontrak pasokan gas Indonesia ke Singapura dijadwalkan berakhir pada akhir 2028. Setelah periode tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk mengevaluasi pemanfaatan gas nasional berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri.
Ma'ruf menegaskan posisi HKI terkait prioritas pasokan gas bagi industri nasional.
"HKI mendukung sikap Pak Bahlil. Kalau kebutuhan industri di dalam negeri belum terpenuhi, maka gas Indonesia harus diprioritaskan untuk industri Indonesia. Termasuk gas yang selama ini diekspor ke Singapura, ketika kontraknya berakhir dan kebutuhan domestik masih tinggi, sebaiknya dikembalikan untuk memperkuat industri nasional," ujar Ma'ruf, Ketua Umum HKI.
Menurut data Kementerian ESDM, sektor industri menjadi konsumen gas domestik terbesar dengan penggunaan sekitar 1.263,20 BBTUD atau 23,72 persen dari total pemanfaatan gas nasional. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyeimbangkan kebutuhan energi industri dan kegiatan ekspor.
Ma'ruf juga menekankan bahwa keputusan mengenai perpanjangan kontrak perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan gas di dalam negeri, termasuk kegiatan manufaktur, penyerapan tenaga kerja, penerimaan pajak, ekspor produk bernilai tambah, hilirisasi, dan investasi baru.
Ia menjelaskan prinsip yang perlu digunakan pemerintah dalam menentukan alokasi gas setelah kontrak ekspor berakhir.
"Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati, tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional. Bagi HKI, prinsipnya jelas kebutuhan domestik harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum kontrak ekspor diperpanjang," ujar Ma'ruf.
Selain persoalan alokasi, HKI menyoroti kepastian volume, tekanan, dan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan industri. Di Jawa bagian barat, realisasi pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dilaporkan masih sekitar 88-90% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Keterbatasan tersebut berdampak pada sejumlah industri pengguna gas dan menekan tingkat utilisasi produksi. Sektor keramik, kaca, baja, petrokimia, oleokimia, serta makanan dan minuman termasuk industri yang memerlukan pasokan gas stabil untuk mempertahankan proses produksi berkelanjutan.
Ma'ruf menilai ekspor gas dan keterbatasan pasokan bagi pabrik domestik perlu ditangani melalui kebijakan energi yang mempertimbangkan kebutuhan industri nasional.
"Ekspor tentu menghasilkan devisa. Tetapi gas yang masuk ke pabrik di dalam negeri menghasilkan efek ekonomi yang lebih panjang: produksi manufaktur, lapangan kerja, pajak, ekspor produk bernilai tambah, hilirisasi, sampai investasi baru," ujar Ma'ruf.
Dalam pandangannya, penghitungan manfaat pemanfaatan gas perlu mencakup nilai tambah yang dihasilkan industri, bukan hanya pendapatan dari penjualan gas ke luar negeri.
Ma'ruf menyoroti kondisi ketika Indonesia masih mengekspor gas, sementara sebagian pabrik dalam negeri menghadapi pembatasan pasokan pada periode tertentu.
"Di sinilah paradoksnya. Indonesia memiliki sumber daya gas dan masih mengekspor gas, sementara pabrik di dalam negeri pada periode tertentu harus menghadapi pembatasan pasokan. Paradoks seperti ini harus diselesaikan apabila Indonesia serius ingin melakukan hilirisasi dan menjadi negara industri maju," ujar Ma'ruf.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow