Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen Mulai September 2026

Smallest Font
Largest Font

Indonesia akan mulai menerapkan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen pada September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro atau sekitar Rp 15,17 triliun untuk memastikan kontribusi pajak yang adil atas aktivitas ekonomi mereka di Indonesia, dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyampaikan kebijakan tersebut dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026). Pemerintah berkomitmen mengambil hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang memenuhi ambang batas pendapatan tersebut.

"Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas perusahaan multinasional yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta euro per tahun," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Bimo menjelaskan, penerapan GMT ditujukan untuk mengatasi peluang perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan antarnegara demi menekan kewajiban pajak. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara perusahaan global dan pelaku usaha domestik.

Berdasarkan data Country-by-Country Reports tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak telah mengidentifikasi ribuan entitas yang masuk dalam cakupan kebijakan pajak minimum global tersebut.

Untuk wajib pajak dalam negeri, terdapat 37 entitas induk dan 1.721 entitas anak. Sementara itu, kelompok wajib pajak luar negeri mencakup 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.

Selain pendataan, DJP telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang terdiri atas entitas induk maupun anak perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan kebijakan.

Bimo menilai pajak minimum global merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan sistem perpajakan nasional. Perusahaan internasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia dinilai perlu memberikan kontribusi sepadan terhadap pembangunan negara.

Kontribusi pajak perusahaan besar diperlukan untuk mendukung pembiayaan fasilitas publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemerintah mendorong agar aktivitas ekonomi perusahaan multinasional di Indonesia diikuti kewajiban perpajakan yang sesuai.

Penerapan GMT juga ditujukan untuk mencegah praktik race to the bottom, yaitu persaingan antarnegara melalui penurunan tarif pajak demi menarik investasi. Dengan standar minimum 15 persen, perusahaan multinasional diharapkan tidak lagi leluasa menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif antarnegara.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed