Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Indonesia dan Singapura Jajaki Pertukaran Data Pajak

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan transaksi perdagangan lintas negara menjadi fokus kerja sama Indonesia dan Singapura melalui penjajakan pertukaran data perpajakan. Pemerintah kedua negara membahas langkah tersebut untuk mencegah penghindaran pajak, khususnya praktik transfer pricing dan manipulasi faktur perdagangan atau misinvoicing, dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan, pertukaran informasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi di kedua negara. Langkah ini juga ditujukan untuk melindungi penerimaan negara dari manipulasi transaksi lintas batas.

Selain kerja sama antarotoritas pajak, pemerintah menyiapkan pembenahan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Platform tersebut berfungsi mengintegrasikan sekaligus merekonsiliasi data ekspor-impor komoditas Indonesia.

Dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jumat (13/11/2026), Bimo menjelaskan peran platform tersebut dalam pengelolaan informasi perdagangan.

"Danantara Sumber Daya Indonesia, di situ juga ada pusat dan platform untuk merekonsiliasi semua data yang terkait dengan ekspor-impor dari komoditas Indonesia, ekspor khususnya," ujar Bimo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak turut terlibat dalam proses pencocokan data untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian nilai transaksi. Pengawasan tersebut diharapkan membantu mendeteksi praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Bimo menyatakan keterlibatan instansinya diperlukan agar rekonsiliasi berjalan dan potensi manipulasi perdagangan dapat dicegah.

"Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi manipulasi faktur perdagangan. Termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," jelas Bimo.

Praktik transfer pricing dan misinvoicing menjadi perhatian karena transaksi lintas negara dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan keuntungan atau melaporkan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ketidaksesuaian tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak Indonesia, terutama ketika aktivitas ekonomi berlangsung di dalam negeri tetapi nilai transaksi dilaporkan secara tidak semestinya.

Koordinasi pembahasan kerja sama ini nantinya melibatkan Kementerian Luar Negeri. Selain Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah juga melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Bimo mengungkapkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menunjukkan keinginan untuk membahas sejumlah persoalan bersama Indonesia, termasuk transfer pricing dan manipulasi faktur perdagangan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed