Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pelaku Industri Desak Kepastian Kebijakan di Tengah Gejolak Politik

Smallest Font
Largest Font

Ketidakpastian politik berpotensi menghambat masuknya modal dan memperlambat pembangunan sektor manufaktur di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku industri nasional karena dapat memengaruhi keputusan investasi jangka panjang, dilansir dari Money.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai keberlanjutan kebijakan ekonomi perlu dijaga di tengah dinamika politik nasional. Dunia usaha membutuhkan arah pemerintahan yang jelas agar rencana pengembangan industri tetap berjalan.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Akhmad Ma'ruf Maulana, mengatakan bahwa kepastian kebijakan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor. Terlebih, persaingan antarnegara dalam menarik penanaman modal semakin ketat.

Menurut Ma'ruf, keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh peluang keuntungan. Investor turut mempertimbangkan risiko politik, kesinambungan peraturan, kebutuhan biaya energi, serta kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara cepat.

Dalam keterangan pers pada Kamis (12/11/2026), ia menyampaikan bahwa kepastian merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha sebelum menempatkan modal di suatu negara.

"Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, dan kecepatan pengambilan keputusan," ujar Ma’ruf.

Persoalan politik yang berlangsung berkepanjangan juga dikhawatirkan mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pembangunan ekonomi. Akibatnya, program penguatan industri berisiko kehilangan kesempatan untuk berkembang sesuai momentum yang tersedia.

Situasi tersebut menjadi semakin penting karena negara-negara pesaing Indonesia terus berupaya menarik investasi. Apabila perhatian pemerintah terlalu banyak terserap oleh persoalan politik, pelaksanaan agenda ekonomi nasional dapat terganggu.

"Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum. Padahal negara-negara pesaing terus bergerak menarik investasi," paparnya.

Kekhawatiran kalangan industri muncul bersamaan dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis tersebut.

Meski demikian, HKI menegaskan bahwa dunia usaha tetap menghormati mekanisme demokrasi dan proses konstitusional. Penyelesaian dinamika politik perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kepastian regulasi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Ma'ruf, stabilitas politik tidak berarti membatasi kritik, pengawasan, ataupun perbedaan pendapat. Hal yang lebih dibutuhkan adalah kepastian hukum dan kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan secara konsisten.

Ia menilai proses demokrasi harus tetap berlangsung tanpa mengorbankan kesinambungan pembangunan ekonomi. Pemerintahan juga perlu memastikan bahwa perubahan situasi politik tidak menghentikan pelaksanaan program nasional.

"Demokrasi harus tetap berjalan, konstitusi harus dihormati, dan pemerintah harus tetap bekerja. Dunia usaha tidak meminta proses politik dihentikan. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa agenda ekonomi nasional tidak ikut terhenti karena dinamika politik," katanya.

Investasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata

Selain kepastian kebijakan, HKI menyoroti pentingnya dampak investasi terhadap perekonomian masyarakat. Penanaman modal seharusnya memberikan manfaat langsung melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas industri nasional.

Penguatan ekspor juga menjadi salah satu hasil yang diharapkan dari peningkatan investasi. Selain itu, perusahaan kecil dan menengah perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasok kegiatan industri.

Ma'ruf mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan besarnya komitmen modal yang diumumkan kepada publik. Realisasi pembangunan dan kontribusi terhadap perekonomian dalam negeri juga harus menjadi perhatian.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan meliputi jumlah fasilitas produksi yang benar-benar dibangun, tenaga kerja yang berhasil diserap, serta nilai tambah yang tercipta di Indonesia.

"Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia," lanjut dia.

Dalam upaya mempercepat realisasi penanaman modal, HKI menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah. Organisasi tersebut bersedia menjadi mitra dalam mendorong investasi produktif sekaligus memperluas pengembangan kawasan industri.

Januari 2027 Diharapkan Menjadi Momentum Konsolidasi

Ma'ruf menempatkan Januari 2027 sebagai momentum penting untuk menyatukan kembali perhatian pemerintah, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan terhadap agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, koordinasi antarpihak diperlukan agar dinamika politik tidak mengurangi perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Januari 2027 harus menjadi momentum konsolidasi ekonomi nasional. Pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu kembali bekerja dengan satu tujuan: memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Politik memiliki dinamikanya sendiri, tetapi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat harus terus berjalan," ucap Ma’ruf.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Indonesia juga dinilai dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Jepang. Negara tersebut pernah menghadapi pergantian pemimpin pemerintahan dan perubahan koalisi politik tanpa menghentikan agenda ekonomi maupun industrinya.

Pengalaman Jepang menunjukkan pentingnya ketahanan kelembagaan dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan. Bagi Indonesia, kemampuan institusi pemerintahan mempertahankan pelaksanaan kebijakan menjadi perhatian penting ketika terjadi perubahan politik.

Ma'ruf menilai agenda ekonomi perlu tetap berjalan meskipun susunan kepemimpinan dan konfigurasi politik mengalami perubahan. Dengan demikian, program industri nasional tidak terus-menerus bergantung pada pergantian pejabat pemerintahan.

"Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja. Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan seperti itu. Apa pun dinamika politiknya, mesin ekonomi harus tetap berjalan," tukas dia.

Selain ketahanan kelembagaan, kesinambungan ekonomi membutuhkan sistem koordinasi pemerintahan yang efektif. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan energi tetap terlaksana.

Karena itu, stabilitas ekonomi tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada perubahan susunan kekuasaan politik. Pemerintah perlu memiliki sistem kerja yang mampu mempertahankan kelancaran berbagai layanan dan kebijakan strategis.

Ma'ruf juga meminta para menteri yang menangani sektor perekonomian menjaga kekompakan dan meningkatkan koordinasi lintas kementerian. Persoalan yang menghambat kegiatan usaha perlu mendapatkan penyelesaian secara cepat.

Menurutnya, pergantian pejabat maupun perubahan politik tidak boleh menyebabkan seluruh kebijakan harus disusun kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan pelaksanaan program agar keputusan penanaman modal dapat dilakukan dengan lebih pasti.

"Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas, dan menyelesaikan persoalan secara cepat. Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian," tegasnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed