Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

IPI dan Industri Tolak Larangan AMDK di Bawah 1 Liter

Smallest Font
Largest Font

Usulan pembatasan air minum dalam kemasan (AMDK) berukuran di bawah 1 liter di DKI Jakarta mendapat penolakan dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) dan pelaku industri. Kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi sampah plastik tersebut dinilai berpotensi menekan pendapatan pemulung hingga 50 persen serta mengganggu aktivitas ekonomi sektor daur ulang.

Dilansir dari Money, Ketua Umum IPI Prispolly Lengkong memperkirakan sekitar 25.000 pemulung yang terdaftar sebagai anggota organisasinya di DKI Jakarta akan terdampak apabila usulan tersebut diterapkan. Botol AMDK berukuran kecil selama ini menjadi salah satu material plastik yang memiliki nilai jual bagi pemulung.

Prispolly menilai penghapusan kemasan tersebut dapat menghilangkan salah satu sumber penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada pengumpulan sampah plastik.

"Jadi, jika usulan itu direalisasikan, bisa dipastikan akan sangat mengganggu kehidupan para pemulung yang ada di Jakarta nantinya," ujar Prispolly Lengkong, Ketua Umum IPI.

Dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil keputusan. Menurut Prispolly, nilai jual botol plastik membuat kemasan tersebut tetap penting bagi kelompok masyarakat yang bekerja mengumpulkan barang bekas.

"AMDK di bawah satu liter itu mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat marginal yang paling bawah, yaitu pemulung. Jadi kami berharap Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan nasib para pemulung sebelum memutuskan untuk menerima usulan dari LSM tersebut," tutur Prispolly.

IPI juga mempertanyakan efektivitas pelarangan ukuran kemasan sebagai solusi persoalan sampah plastik. Prispolly justru menyoroti sampah plastik saset yang dinilai lebih sulit dikelola karena minim nilai jual dan tidak banyak diminati pemulung.

"Padahal, kalau kita mau jujur-jujuran, yang mengganggu lingkungan itu sebenarnya saset. Apalagi rata-rata pemulung enggak mau mengambil karena enggak ada harganya dan susah diolah," kata Prispolly.

Apabila kebijakan tersebut diberlakukan, IPI berencana menyampaikan keberatan secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Organisasi tersebut ingin memperoleh penjelasan mengenai alasan penerapan larangan sekaligus memperjuangkan keberlangsungan pekerjaan anggotanya.

"Jika sampai diberlakukan, kita akan langsung menghadap Gubernur untuk menanyakan alasannya dan akan terus berjuang agar pelarangan AMDK di bawah satu liter itu tidak diberlakukan," ucap Prispolly.

Prispolly juga menyebut pemulung berkontribusi mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Menurut perhitungannya, pemulung di DKI Jakarta mengurangi sekitar 3.800 ton sampah setiap hari, termasuk material yang seharusnya berakhir di TPA Bantargebang.

Penolakan serupa disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo. Dia menyatakan industri mendukung pengurangan sampah plastik, tetapi menilai pembenahan sistem pengelolaan limbah lebih efektif dibandingkan pembatasan ukuran kemasan.

Menurut Karyanto, perbaikan perlu mencakup pemilahan sampah, pengumpulan, hingga proses daur ulang. Dia memperingatkan kebijakan larangan berpotensi memindahkan persoalan sampah ke jenis kemasan lain apabila sistem pengelolaannya tidak diperbaiki.

"Kalau sistemnya tidak dibenahi, larangan hanya memindahkan masalah ke jenis kemasan lain. Yang paling terdampak justru produsen lokal, UMKM, warung, dan akses masyarakat terhadap air minum yang aman," ungkap Karyanto Wibowo, Ketua Umum AMDATARA.

Dia mengacu pada penelitian Sustainable Waste Indonesia di wilayah Jabodetabek yang mencatat tingkat daur ulang botol polyethylene terephthalate (PET) sekitar 74 persen. Sementara itu, tingkat daur ulang gelas plastik mencapai sekitar 81 persen.

Karyanto juga menyampaikan bahwa penelitian di empat TPA tidak menemukan botol PET dalam timbunan sampah karena material tersebut telah dikumpulkan pemulung.

"Botol PET adalah bahan baku industri dan sumber penghidupan ribuan pemulung," tutur Karyanto.

Dia mencontohkan Koperasi Pemulung Berdaya di Serpong, Jabodetabek, yang mampu menampung hingga 6 ton botol PET bekas setiap hari dan menopang sekitar 4.000 pemulung. Selain itu, sejumlah produsen bersama mitranya telah mengumpulkan lebih dari 25.000 ton botol dan galon PET.

Karyanto turut menyebut adanya pusat pengumpulan di Bekasi yang setiap bulan mengirimkan puluhan ton material PET untuk diolah kembali menjadi botol baru. Sejumlah produsen juga mulai menggunakan bahan daur ulang untuk kemasan, termasuk AQUA yang meluncurkan botol berbahan 100 persen plastik daur ulang sejak 2019.

AMDATARA mendorong penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas atau Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai alternatif pengelolaan sampah kemasan. Karyanto menyebut Kementerian Lingkungan Hidup menilai Jakarta berpotensi menjadi barometer penerapan kebijakan tersebut.

Dia juga menyoroti Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah dari sumber sebagai salah satu perkembangan pengelolaan sampah di Ibu Kota. AMDATARA menyatakan kesiapan berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup mengenai penerapan EPR.

Dalam usulannya, AMDATARA meminta Jakarta menjadi percontohan penerapan EPR dengan target pengumpulan kemasan bekas yang terukur dan transparan. Organisasi tersebut juga mendorong penguatan kemitraan dengan bank sampah di tingkat rukun warga serta perluasan penggunaan kemasan berbahan daur ulang dan sistem guna ulang.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed