Jazuli Juwaini Desak Azerbaijan Tinjau Larangan Jilbab di Sekolah
Persoalan pembatasan jilbab di sekolah-sekolah Azerbaijan memicu sorotan terhadap kebebasan beragama, perlindungan hak pendidikan, dan perlakuan nondiskriminatif terhadap peserta didik. Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, pada Sabtu, 17 Oktober 2026, mendesak pemerintah Azerbaijan meninjau kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan penghormatan terhadap keyakinan warga.
JDF Asia Pasifik menilai setiap pembatasan ekspresi keagamaan harus memiliki dasar hukum yang sah serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Organisasi itu merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagai landasan perlindungan kebebasan beragama dan hak atas pendidikan.
Jazuli menegaskan bahwa penggunaan jilbab berkaitan dengan keyakinan dan identitas perempuan Muslim. Menurut dia, kewenangan negara dalam mengatur pendidikan tetap harus memperhatikan hak dasar, terutama bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar.
"Jilbab bagi perempuan Muslim bukan sekadar pakaian, melainkan bagian dari keyakinan dan identitas yang harus dihormati. Negara memang berwenang mengatur pendidikan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan secara adil dan proporsional, tanpa mengorbankan hak dasar warga negara apalagi anak-anak sekolah," ujar Jazuli Juwaini, Presiden JDF Asia Pasifik.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah Azerbaijan membuka dialog dengan orang tua, tenaga pendidik, komunitas keagamaan, dan kelompok masyarakat sipil. JDF Asia Pasifik menekankan bahwa peserta didik tidak semestinya kehilangan akses pendidikan akibat ekspresi keyakinan agama mereka.
Jazuli menilai penghormatan terhadap martabat manusia menjadi bagian penting dalam penentuan kebijakan publik. Ia juga mendorong pemerintah Azerbaijan menyelaraskan pengelolaan pendidikan dan kehidupan bernegara dengan perlindungan kebebasan beragama.
"Kebesaran sebuah negara tidak hanya diukur dari kekuatan dan kewenangannya, tetapi juga dari kemampuannya menghormati martabat setiap manusia. Kami mendorong Azerbaijan mengambil kebijakan yang adil, bijaksana, dan bermartabat agar semakin dihormati dunia. Jangan pertentangkan harmoni negara atau pendidikan dengan kebebasan beragama; keduanya dapat berjalan seiring dalam masyarakat yang damai dan beradab," ujar Jazuli.
Laporan mengenai pembatasan jilbab turut menyoroti kasus Gulshan Aliyeva, seorang guru di Azerbaijan yang disebut mengalami larangan masuk sekolah karena mengenakan hijab. Artikel yang diterbitkan islam.nu.or.id pada 16 Oktober 2026 mengangkat kasus tersebut dalam pembahasan mengenai hubungan sekularisme, kebebasan individu, dan ekspresi keagamaan di ruang publik.
Azerbaijan dikenal memiliki tradisi sekularisme yang kuat. Perdebatan muncul ketika prinsip pemisahan agama dan negara dikaitkan dengan pembatasan simbol keagamaan di lingkungan pendidikan. Dalam pembahasan tersebut, penyeragaman penampilan dinilai berbeda dari upaya menjaga netralitas negara terhadap beragam keyakinan.
Artikel islam.nu.or.id juga mengutip pemikiran Taha Abdurrahman mengenai cakupan praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan.
"Praktik keagamaan tidak pernah berhenti secara mutlak pada batasan pelaksanaan ritual ibadah sebagai respons terhadap kebutuhan spiritual tertentu, melainkan meluas ke dimensi lain dari kehidupan, di antaranya sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, dan kesehatan," demikian kutipan pemikiran Taha Abdurrahman yang dimuat dalam artikel tersebut.
Selain dimensi hak asasi manusia, polemik jilbab di Azerbaijan juga menjadi perhatian dari sisi ekonomi. Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Paramadina sekaligus Peneliti Junior CSED INDEF, Imas Damayanti, menilai industri busana Muslim Indonesia berpotensi memperkuat perekonomian nasional sekaligus mendukung diplomasi internasional melalui pengembangan modest fashion.
Imas berpandangan bahwa pakaian Muslim dapat menjadi bagian dari kekuatan ekonomi dan diplomasi lunak Indonesia. Pengalaman industri domestik, menurut dia, menunjukkan peluang pengembangan produk yang mampu menjangkau konsumen lintas negara.
"Jilbab itu bukan ancaman, apalagi kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, jilbab justru bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi yang menjadi kekuatan lunak bagi sebuah negara. Indonesia sudah membuktikan hal itu lewat industri busana Muslim kita yang sangat baik," ujar Imas Damayanti.
Data dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 mencatat pengeluaran konsumen Muslim dunia untuk pakaian dan alas kaki mencapai 327 miliar dolar AS pada 2023. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 433 miliar dolar AS pada 2028, sehingga memberikan gambaran mengenai besarnya pasar potensial bagi industri busana Muslim.
Meski memiliki peluang tersebut, Imas menyebut industri modest fashion Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah dalam meningkatkan kinerjanya. Pengalaman Indonesia mengembangkan busana Muslim di tengah keberagaman budaya dan agama dinilai dapat menjadi salah satu rujukan bagi pasar internasional.
"Meski masih banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk membenahi kinerja industri modest fashion-nya, Indonesia bisa dijadikan contoh negara dengan kultur dan agama yang beragam, tetapi mampu menjadikan jilbab sebagai bagian dari perputaran ekonomi yang inklusif," ujar Imas.
Imas juga mengingatkan pelaku industri agar memperhatikan situasi sosial dan politik di negara tujuan pemasaran. Perbedaan kebijakan mengenai pakaian keagamaan dapat memengaruhi penerimaan produk, sehingga strategi desain dan pemasaran perlu mempertimbangkan karakteristik pasar internasional.
"Tekanan sosial-politik yang terjadi di Azerbaijan ini perlu kita cermati bersama, terutama bagi para pelaku industri modest fashion agar jeli dalam membaca pasar," ujar Imas Damayanti.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow