Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 di Sidang Roy Suryo
Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo berlangsung dengan memperlihatkan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi menunjukkan ijazah SD hingga S1 di hadapan pengunjung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), saat memberikan kesaksian dalam perkara dengan terdakwa Roy Suryo.
Aksi tersebut dilakukan setelah Jokowi meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan dokumen pendidikannya secara langsung. Sebelumnya, jaksa telah menunjukkan barang bukti ijazah kepada majelis hakim.
Jokowi menyampaikan keinginannya agar pengunjung persidangan juga dapat melihat dokumen tersebut.
"Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia," ujar Jokowi.
Ketua majelis hakim Christina Endarwati awalnya meminta agar dokumen tersebut diperlihatkan setelah persidangan selesai.
"Nanti bisa di kesempatan yang lain, begitu ya mungkin bisa setelah persidangan," ujar Christina Endarwati.
Namun, Jokowi kembali mengajukan permohonan karena sebelumnya telah berjanji memperlihatkan seluruh ijazahnya, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
"Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon Yang Mulia," ujar Jokowi.
Majelis hakim akhirnya memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memperlihatkan dokumen tersebut. Ia kemudian mendekati majelis hakim dan mengarahkan ijazah satu per satu kepada pengunjung sidang.
Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya turut mendekat ketika dokumen pendidikan tersebut diperlihatkan. Suasana ruang sidang sempat riuh sebelum hakim meminta kegiatan itu dihentikan.
"Sudah, cukup," ujar Christina Endarwati.
Selain memperlihatkan ijazah, Jokowi juga memberikan penjelasan mengenai skripsi yang diselesaikannya ketika menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Salah satu persoalan yang dibahas berkaitan dengan penggunaan jenis huruf Times New Roman pada sampul skripsinya.
Jokowi membantah anggapan bahwa penggunaan huruf tersebut tidak sesuai dengan periode penyusunan skripsi. Ia menyebut percetakan yang digunakan juga mencetak ribuan skripsi lain dengan jenis huruf serupa.
"Kalau dikatakan bahwa sampulnya memakai Times New Roman yang katanya belum ada pada tahun 1985, kenyataannya ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana semuanya juga menggunakan jenis huruf seperti itu dan bisa. Bukan hanya skripsi saya saja, Yang Mulia," ujar Jokowi.
Jokowi juga memaparkan proses penyusunan karya ilmiahnya yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta. Ia menjelaskan bahwa judul tersebut disetujui setelah dirinya mengajukan tiga kali proposal kepada dosen pembimbing Prof Dr Ir Achmad Soemitro.
Dalam keterangannya, Jokowi menjelaskan tahapan penyusunan skripsi hingga pelaksanaan ujian pada 23 Oktober 1985. Ia menyebut ujian tersebut berlangsung di hadapan dosen penguji Insinyur Sofyan Warsito dan Insinyur P Burhanuddin.
"Dengan mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Prof Dr Ir Achmad Soemitro. Kemudian disetujui judul skripsinya adalah Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta," ujar Jokowi.
Jokowi menyatakan dirinya dinyatakan lulus dalam ujian skripsi tersebut dengan memperoleh nilai A. Penjelasan mengenai proses akademiknya disampaikan dalam persidangan yang juga membahas tudingan terhadap keaslian ijazahnya.
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Jaksa menyebut terdakwa menyebarkan informasi tidak benar mengenai ijazah mantan Presiden tersebut.
Jaksa mendakwa Roy menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.
Selain dakwaan tersebut, jaksa mengajukan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow