Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Joni Martinus Soroti Ketergantungan INKA pada PMN Usai Merger

Smallest Font
Largest Font

Rencana penggabungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dinilai berpotensi mempertahankan ketergantungan industri manufaktur kereta terhadap pendanaan pemerintah. Pengamat perkeretaapian sekaligus Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) wilayah Sumsel, Joni Martinus, menyoroti persoalan efisiensi sebagai tantangan utama konsolidasi kedua perusahaan tersebut.

Dilansir dari Money, Joni menilai keberlangsungan INKA selama ini masih ditopang Penyertaan Modal Negara (PMN). Karena itu, penggabungan dengan KAI belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar apabila perusahaan tetap membutuhkan tambahan modal dari pemerintah maupun induk usaha.

Menurut Joni, ketergantungan terhadap suntikan dana negara perlu menjadi perhatian dalam rencana konsolidasi. Penggabungan perusahaan semestinya tidak sekadar mengalihkan sumber pembiayaan, tetapi juga memperhatikan kemampuan operasional dan efisiensi bisnis.

“Selama ini INKA bertahan karena PMN,” kata Joni kepada Kompas.com, Kamis (12/11/2026).

Ia kemudian mengingatkan bahwa penggabungan kedua perusahaan tidak otomatis menghilangkan persoalan ketergantungan pendanaan. Apabila kebutuhan modal INKA tetap harus dipenuhi melalui dukungan pemerintah dan KAI, persoalan yang sama berpotensi berlanjut setelah konsolidasi.

“Jika setelah konsolidasi INKA masih bergantung pada PMN dan suntikan dari KAI, maka konsolidasi hanya memindahkan ketergantungan, bukan menyelesaikan akar masalah efisiensi,” lanjutnya.

Di sisi lain, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin sebelumnya menjelaskan mekanisme pembiayaan pengadaan kereta rel listrik (KRL). Menurut Bobby, pembelian sarana tersebut tidak sepenuhnya menggunakan PMN karena melibatkan beberapa sumber pendanaan, termasuk pinjaman perbankan dan dana internal perusahaan.

Bobby menjelaskan bahwa dana negara yang diberikan kepada KCI tidak secara langsung digunakan untuk membayar pembelian KRL. PMN tersebut terlebih dahulu memperkuat struktur permodalan atau ekuitas perusahaan agar memiliki kapasitas finansial untuk melakukan pengadaan sarana.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Bobby menyebut kondisi keuangan KCI sebelumnya belum cukup kuat untuk memperoleh pembiayaan perbankan dalam jumlah besar.

“Jadi gini, yang dibiayai oleh negara itu bukan beli KRL-nya. Jadi bukunya KCI itu enggak kuat,” kata Bobby di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan aset dan ekuitas menjadi kendala bagi KCI untuk mendapatkan pinjaman dalam skala besar. Penguatan modal melalui PMN dilakukan agar perusahaan mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengakses pembiayaan perbankan.

“Jadi asetnya KCI itu enggak kuat. Equity KCI itu enggak kuat. Sehingga dia tidak bisa minjem banyak dari perbankan. Maka disuntiklah sama negara equity dari KCI-nya,” lanjut Bobby.

Adapun pembiayaan pengadaan KRL berasal dari kombinasi ekuitas perusahaan yang diperkuat melalui PMN, pinjaman perbankan, serta dana internal. Dengan skema tersebut, KCI tetap menjadi pihak yang melakukan pembelian sarana, sementara dukungan pemerintah berfungsi memperkuat kemampuan finansial perusahaan.

Bobby menegaskan bahwa PMN bukan merupakan pembayaran langsung untuk pembelian KRL. Sebaliknya, tambahan modal pemerintah menjadi salah satu komponen ekuitas yang memungkinkan KCI memperoleh sumber pembiayaan lainnya.

“Jadi bukan PMN beli KRL ya. Yang beli KRL itu adalah tetap KCI-nya. Nah, dengan apa KCI beli KRL-nya? Itu adalah equity yang dari pemerintah tadi sekitar 40 sekian persen,” ujar Bobby.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed