Kemenkum Periksa Protokol Notaris di Tiga Wilayah
Pengawasan terhadap pengelolaan dokumen kenotariatan diperkuat di Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap peraturan serta melindungi kepentingan masyarakat. Rangkaian pemeriksaan tersebut mencakup 48 notaris di Palangka Raya, 62 notaris di Kota Kendari, dan empat notaris di Kabupaten Mamasa.
Di Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum memeriksa protokol 48 notaris di Palangka Raya. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Kalteng, Khudloifah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menitikberatkan ketertiban administrasi, keamanan dokumen, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Khudloifah menyampaikan bahwa pengawasan melibatkan tiga tim pemeriksa dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Pemeriksaan mencakup kelengkapan administrasi, pencatatan, serta tata cara penyimpanan dan pemeliharaan protokol.
Ia menjelaskan tujuan kegiatan tersebut untuk memastikan tata kelola dokumen berjalan sesuai ketentuan.
"Kegiatan itu bertujuan memastikan pengelolaan dokumen kenotariatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung kepastian hukum serta perlindungan kepentingan masyarakat," kata Khudloifah.
Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang berstatus arsip negara dan harus disimpan serta dipelihara secara bertanggung jawab. Dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian hukum sehingga keutuhan dan ketersediaannya perlu dijaga.
Dalam pemeriksaan itu, tim juga menelaah pencatatan dan penyimpanan dokumen untuk menemukan kekurangan yang membutuhkan perbaikan.
"Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, ketertiban pencatatan, serta kesesuaian penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris dengan ketentuan yang berlaku," kata Khudloifah.
Ia menambahkan, pengawasan berkala juga diarahkan untuk membangun budaya tertib administrasi dan meningkatkan kepatuhan notaris dalam menjalankan tugasnya.
"Melalui pengawasan rutin ini, kami ingin memastikan bahwa protokol notaris dikelola dan disimpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Ketertiban administrasi dan keamanan dokumen merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian setiap notaris karena berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan kepentingan masyarakat," ujar Khudloifah.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menilai pengawasan perlu dilakukan secara konsisten agar pemeriksaan tidak berhenti pada pencatatan administratif. Menurutnya, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar evaluasi dan pembinaan sesuai kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Hajrianor menegaskan bahwa pengawasan berperan menjaga kepatuhan notaris sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan.
"Pengawasan protokol notaris harus dilaksanakan secara cermat dan akuntabel. Kami berharap kegiatan ini dapat semakin meningkatkan kepatuhan notaris dalam menjalankan kewajibannya, menjaga keamanan dokumen, serta memperkuat profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," kata Hajrianor.
Di Kota Kendari, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) memulai pemeriksaan pada 12 Oktober 2026. Menurut laporan RRI, Tim A bertugas pada 12–14 Oktober, sedangkan Tim B dan Tim C dijadwalkan melakukan pemeriksaan pada 26–29 Oktober 2026. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tiga tim dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi, dengan dukungan sekretaris untuk administrasi dan dokumentasi.
Pemeriksaan di Kendari mengacu pada Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada MPD untuk memeriksa protokol notaris secara berkala satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyebut pengawasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan jabatan notaris.
Ia menyatakan bahwa pemeriksaan di Kendari diharapkan memperkuat kualitas pelayanan kenotariatan dan kepatuhan terhadap peraturan.
"Melalui pemeriksaan protokol notaris ini, MPDN Kota Kendari diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan jabatan notaris yang profesional, berintegritas, dan akuntabel," ujar Topan Sopuan.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap empat notaris di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dilaksanakan pada 14 Oktober 2026. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat memeriksa kondisi kantor, administrasi pengangkatan dan cuti, buku protokol, penyimpanan arsip, laporan bulanan, serta penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
Tim juga melakukan uji petik terhadap akta dan menilai sarana serta pengelolaan perkantoran. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah hal yang memerlukan perhatian, termasuk penjilidan akta, penomoran akta yang berulang dalam bulan yang sama, dan kelengkapan tanda tangan penghadap, saksi, atau notaris.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya administrasi dan formalitas akta dalam mendukung kepastian hukum. Temuan pemeriksaan akan dibahas dalam rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris untuk menentukan pembinaan dan tindak lanjut sesuai kewenangan.
Saefur menjelaskan bahwa kekurangan yang ditemukan perlu dievaluasi agar pelaksanaan tugas notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Ketertiban administrasi dan kelengkapan formalitas akta merupakan aspek penting dalam pelaksanaan jabatan notaris. Melalui pengawasan berkala, setiap hal yang memerlukan perbaikan dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk mendukung kepastian hukum bagi masyarakat."
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow