Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kementerian PU Tangani Banjir Susulan di Pidie Jaya

Smallest Font
Largest Font

Ancaman banjir susulan di Desa Dayah Husein, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sejumlah pekerjaan darurat. Program tersebut mencakup normalisasi Sungai Krueng Meureudu, pembangunan tanggul dan krib, serta satu unit sabo dam di bagian hulu sungai, dilansir dari Money.

Penyiapan langkah penanganan dilakukan setelah Kementerian PU melaksanakan pemantauan dan evaluasi langsung di wilayah terdampak serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi melalui langkah tanggap darurat sekaligus persiapan infrastruktur permanen untuk menekan risiko banjir berulang.

"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang pernah bencana,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU akan menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Pemilihan perusahaan tersebut mempertimbangkan kesiapan, kedekatan dengan lokasi bencana, serta pengalaman mengerjakan penanganan serupa.

Normalisasi Sungai Krueng Meureudu dijadwalkan mulai 12 November 2026 dengan dukungan sedikitnya 10 unit excavator. Pengerukan ditujukan untuk menangani sedimentasi dan meningkatkan kapasitas aliran sungai.

Peningkatan kapasitas sungai diharapkan dapat mengurangi risiko luapan air yang berpotensi kembali mengancam permukiman warga di sekitar aliran sungai.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Asyari menjelaskan bahwa koordinasi teknis telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut Asyari, pembahasan dengan pemerintah kabupaten telah menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyediaan lahan untuk pembuangan material hasil pengerukan.

"Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” ujar Asyari.

Asyari menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar. Salah satu aspek yang harus dipastikan adalah ketersediaan lokasi pembuangan material hasil pengerukan sungai.

Penanganan di Pidie Jaya merupakan bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air sekaligus upaya pengurangan risiko banjir. Kementerian PU menyatakan masa transisi darurat berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed