Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Maman Luruskan Isu Pajak Pedagang Kecil dan Rencana Pajak Digital

Smallest Font
Largest Font

Kekhawatiran pedagang kecil akan menjadi sasaran penarikan pajak pemerintah mendapat klarifikasi dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman di Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026). Ia menegaskan pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai potensi pajak transaksi informal tidak berarti pemerintah akan mengejar pedagang kecil.

Maman menjelaskan, pemerintah tetap memberikan fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup pembebasan pajak untuk usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun serta tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi usaha beromzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.

Menurut Maman, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak bermaksud membebani usaha kecil, termasuk warung makan, jasa pijat, dan pangkas rambut.

"Jangan sampai disalahartikan seakan-akan saudara-saudara kita yang pengusaha warteg itu dikejar-kejar. Tidaklah, tidak mungkin seperti itu. Saya pikir kita juga tidak se-ekstrem itu," ujar Maman Abdurahman, Menteri UMKM.

Ia menjelaskan bahwa ambang omzet menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan fasilitas perpajakan bagi UMKM. Usaha dengan pendapatan di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tukang pijat masuk tidak segitu angkanya? Lewat tidak dari Rp500 juta pendapatannya setahun? Tidak.

Pangkas rambut? Kira-kira dapat? Tidak.

Warteg? Masuk tidak? Tidak.

Jadi maksud saya, jangan juga kita salah menafsirkan," ujar Maman.

Perdebatan mengenai pajak pedagang kecil muncul setelah Hashim Djojohadikusumo membahas potensi penerimaan negara dari transaksi ekonomi informal dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hashim, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menilai sebagian aktivitas ekonomi nasional belum tercatat. Ia menyebut sekitar 30 hingga 40 persen kegiatan ekonomi berada di luar pencatatan, dengan nilai diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun.

"Dan ternyata ekonomi kita 30-40 persen tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp10.000 triliun yang tidak tercatat," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin 2026.

Ia mencontohkan transaksi tunai untuk jasa pangkas rambut dan pijat yang sering tidak disertai kuitansi. Menurut Hashim, kondisi serupa juga ditemukan pada transaksi warung makan dan salon kecantikan sehingga aktivitas tersebut tidak seluruhnya tercatat dalam sistem perpajakan.

"Artinya apa? Ternyata ada jutaan transaksi, kali ratusan juta, sebagian mungkin termasuk mungkin warung Tegal, beauty salon, tidak ada (pajak) semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp10.000 triliun," ujar Hashim.

Hashim juga menyoroti rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang disebut masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut mencakup penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia membandingkan posisi Indonesia dengan Kamboja yang memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen dan India sebesar 20 persen. Menurut perhitungannya, peningkatan rasio Indonesia menjadi 18 persen berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun setiap tahun.

"Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 persen dan 12 persen itu adalah 6 persen. Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25.000 triliun. Enam persen itu berapa?

Rp1.500 triliun bukan? Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun," ujar Hashim.

Dalam laporan DDTCNews, Hashim juga menyampaikan perhitungan lain mengenai selisih rasio penerimaan negara. Ia menyebut basis perhitungan tersebut mencapai Rp15.000 triliun.

"Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara lebih miskin dari Indonesia, selisihnya adalah 6%, itu adalah Rp15.000 triliun, 6% adalah berapa? Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun," ujar Hashim.

Hashim menilai peningkatan penerimaan negara diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa kemampuan ekonomi Indonesia seharusnya memungkinkan pencapaian rasio penerimaan yang setara dengan Kamboja.

"Bangsa kita tidak di bawah Kamboja. DNA kita tidak di bawah, kita sepintar dan secerdas Kamboja. Seharusnya kita bisa dapat 18%. Sekarang kurang pungut Rp1.500 triliun," ujar Hashim.

Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah disebut telah mendorong penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemungutan pajak. Hashim menyatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas pencatatan transaksi ekonomi dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

"Peraturan presidennya sudah keluar, yang akan dilakukan adalah pajak lewat elektronik. IT dan AI akan dipakai, semua transaksi akan dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku. Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2 hingga 3 tahun akan setara dengan Kamboja," ujar Hashim.

Hashim juga menyebut pemungutan pajak digital dijadwalkan mulai 9 November 2026. Kebijakan tersebut akan melibatkan lembaga keuangan, perusahaan teknologi finansial, dan platform perdagangan elektronik.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim.

Dalam penjelasannya, Hashim menyebut setiap transaksi ekonomi seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai transaksi tunai tanpa bukti pembayaran menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak.

"Negara kita seharusnya superkaya dan superkuat. Namun, karena aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat itu tidak dipungut," ujar Hashim.

Hashim sebelumnya juga mengaitkan optimalisasi penerimaan pajak dengan kemampuan pemerintah membiayai program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG, tidak bisa membiayai Kopdes, tidak bisa membiayai segala macam hal. Sebetulnya Indonesia mampu kalau transaksi ekonomi dipungut pajak yang seharusnya sesuai dengan undang-undang paling sedikit 11 persen untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya," ujar Hashim.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed