Mendagri Berhentikan Husniah Talenrang dari Bupati Gowa
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan keputusan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu (14/10/2026). Langkah tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa, sementara Wakil Bupati Darmawangsyah Muin ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab membenarkan penerbitan keputusan pemberhentian Husniah sekaligus penunjukan Darmawangsyah. Namun, nomor surat keputusan tersebut belum dirinci kepada publik.
Hasrul menyampaikan bahwa kedua keputusan itu telah diterbitkan pada hari yang sama.
"SK pemberhentian HT dan SK Plt bupati DM. SK-nya tertanggal hari ini," ujar Hasrul kepada detikSulsel, Rabu (14/10/2026) malam.
DPRD Gowa dijadwalkan mengambil dokumen fisik keputusan tersebut di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (15/10/2026). Pengambilan dokumen itu menjadi tahapan lanjutan setelah keputusan pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas diterbitkan.
Hasrul menyatakan bahwa dokumen fisik keputusan akan diambil dari pemerintah provinsi pada hari berikutnya.
"Insyaallah besok fisiknya kita ambil di Pemprov," katanya.
Dasar pemberhentian tersebut adalah putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026. Pada Kamis (1/10/2026), MA mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa dan menyatakan objek permohonan memiliki dasar hukum.
Perkembangan pergantian kepemimpinan daerah ini terjadi setelah aparat penegak hukum menangani perkara dugaan pemerasan yang berkaitan dengan Husniah. Dalam laporan RMOL pada 8 Oktober 2026, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan HA, yang disebut sebagai orang dekat Husniah, sebagai tersangka pemerasan.
Ketua Tim Penyidik Kortastipidkor Polri Brigjen Hernowo Yulianto mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut pada Kamis (8/10/2026).
"Sudah tersangka," ujar Hernowo Yulianto.
Menurut laporan RMOL, penyidik mengusut empat perkara yang dikaitkan dengan dugaan pemerasan dan penerimaan uang oleh Husniah. Perkara pertama berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bagi pengembang perumahan, dengan permintaan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk setiap rumah.
Dalam perkara PKKPR tersebut, PT Royal Persada disebut telah menyerahkan Rp100 juta, sedangkan PT Renjana menyerahkan Rp50 juta. Perkara lainnya mencakup dugaan suap Rp85 juta terkait pembukaan gerai Indomaret, pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung untuk perumahan Royal Spring, serta persoalan sponsor kegiatan Beautiful Malino.
Untuk pemulihan aset, penyidik menyita sejumlah properti dan kendaraan yang menurut laporan tersebut terkait dengan Husniah. Aset yang disita meliputi rumah di Royal Spring, Gowa, senilai sekitar Rp1,4 miliar, rumah di Waterfront, Kota Makassar, senilai sekitar Rp3,5 miliar, serta Toyota Hiace tahun 2025 bernomor polisi DD 7010 HT dengan nilai sekitar Rp682 juta.
Dalam perkara tersebut, Husniah dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional. Penyidik juga menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow