Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Cabut Izin Usaha 15 Bank Sepanjang 2026

Smallest Font
Largest Font

Penutupan 15 bank perkreditan rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2026 menandai penghentian operasional sejumlah lembaga keuangan daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pencabutan izin tersebut hingga akhir September, dengan bank terbaru yang masuk daftar adalah BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten.

Berdasarkan catatan CNN Indonesia, pencabutan izin usaha BPRS Musyarakah Ummat Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026. Bank tersebut beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Sebelum keputusan tersebut, OJK telah mencabut izin 14 bank lainnya. Seluruh lembaga yang masuk daftar terdiri atas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Pada Januari 2026, OJK mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 Januari.

Memasuki Februari, pencabutan izin dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat pada 9 Februari serta PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari.

Pada Maret, dua bank kembali kehilangan izin operasional. Keduanya adalah PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat yang izinnya dicabut efektif 9 Maret dan PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 31 Maret.

Berikutnya, PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, ditutup efektif 7 April 2026. Setelah itu, OJK mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, pada 25 Juni.

Juli menjadi bulan dengan tiga pencabutan izin usaha. OJK menutup PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, pada 3 Juli, PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli, serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli.

Pada Agustus, giliran PT BPR Citra Bersada Abad di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang kehilangan izin usaha. Keputusan tersebut berlaku efektif pada 19 Agustus 2026.

Selama September, OJK mencabut izin tiga bank, yakni PT BPRS Gaido Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 1 September, PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang pada 25 September.

Penghentian izin usaha membuat seluruh aktivitas operasional bank terkait berakhir. Kantor-kantor bank tersebut tidak lagi memberikan layanan kepada masyarakat.

OJK menjelaskan penyelesaian hak dan kewajiban bank yang ditutup menjadi tanggung jawab tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menyampaikan ketentuan tersebut dalam keterangan tertulisnya.

"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK.

Selain pengalihan penyelesaian hak dan kewajiban kepada tim likuidasi, direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham bank yang izinnya dicabut juga menghadapi pembatasan tindakan hukum.

Mereka dilarang melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban bank tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari LPS.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed