OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun dan Kaji Pengembalian Dana Investor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda mencapai Rp2,1 triliun kepada sejumlah perusahaan dan individu yang terlibat dalam pelanggaran pasar modal Indonesia. Penindakan hingga akhir Oktober 2026 tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham serta pengaburan identitas pemesan saham perdana atau IPO pada DSSA, BREN, dan CUAN.
Selain menjatuhkan hukuman, OJK tengah menghitung kemungkinan pengembalian dana kepada investor yang terdampak transaksi ketiga saham tersebut. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah, menyatakan proses identifikasi penerima dan penghitungan nominal pengembalian masih berlangsung.
Dalam keterangan resminya pada Sabtu (31/10/2026), OJK menyebut penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas perdagangan efek.
"Upaya ini merupakan komitmen OJK untuk senantiasa menjaga integritas pasar, meningkatkan kepatuhan pelaku pasar, serta mewujudkan penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien," demikian keterangan resmi OJK.
Salah satu perkara terbesar berkaitan dengan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). OJK menjatuhkan denda Rp1,5 triliun kepada PT Sinar Mas Tunggal atas dugaan manipulasi pasar yang dilakukan secara terencana dan terstruktur. Total sanksi administratif dalam perkara ini mencapai Rp1,52 triliun.
OJK juga menjatuhkan pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama satu tahun kepada seorang direktur PTSS berinisial Saudara R. Selain itu, sembilan perusahaan sekuritas dikenai denda masing-masing Rp1,4 miliar, kecuali PT RHB Sekuritas Indonesia yang dikenai denda Rp700 juta.
Untuk perkara BREN, Anbo Holdings Ltd dijatuhi denda Rp500 miliar melalui surat nomor S-47/PM.2/2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Perusahaan tersebut dinyatakan melakukan pengaburan identitas pemesan efek dalam proses penawaran umum perdana.
Sementara itu, perkara IPO PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melibatkan Tigonis Capital Pte Ltd yang dikenai denda Rp100 miliar. PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas masing-masing mendapat denda Rp1,7 miliar. Direktur PT Henan Putihrai Sekuritas, Jurgantara Usman, juga dijatuhi pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama tiga bulan.
Agus Firmansyah membantah penindakan terhadap ketiga emiten tersebut dilakukan sebagai reaksi atas perkembangan kebijakan indeks global. Ia menjelaskan pemeriksaan telah berlangsung jauh sebelum pengumuman terkait MSCI pada 15 Oktober 2026.
"Ini sebenarnya bukan reaktif atau karena pengumuman MSCI. Proses investigasi terhadap ketiga emiten ini sudah dilakukan sejak lama," ujar Agus Firmansyah dalam Capital Market Journalists Workshop di Lombok, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Agus, pengumuman sanksi baru dilakukan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan pembuktian hukum selesai. Publikasi tersebut juga mempertimbangkan kondisi pasar serta kebutuhan menjaga kepercayaan investor domestik dan internasional.
Dalam perkara lain, OJK menjatuhkan denda masing-masing Rp5 miliar kepada Eunice M. Satyono dan Chrystal Angella Soegandhi terkait perdagangan saham PT MD Pictures Tbk (FILM). Influencer Belvin Tannadi juga dikenai denda Rp5,35 miliar atas pelanggaran perdagangan saham AYLS, FILM, dan BSML.
Penindakan turut mencakup transaksi saham PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS), PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), serta PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). PT Dana Mitra Kencana dikenai denda Rp2,1 miliar, sedangkan Ferry Sudjono dijatuhi denda Rp2,35 miliar.
Agus menjelaskan bahwa pengembalian dana investor menjadi salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan OJK. Tim pengawas masih menelusuri nilai dana yang memungkinkan untuk dikembalikan sekaligus mencari pihak yang memenuhi persyaratan sebagai penerima.
"Tim pengawas sedang mengupayakan proses ini dan melakukan penghitungan. Mereka memperkirakan berapa dana yang bisa dikembalikan kepada investor, siapa saja yang berhak, serta melakukan pencarian terhadap para investor tersebut," ujar Agus.
Ia mengakui penentuan nilai pengembalian dan identitas investor membutuhkan proses yang tidak sederhana. Meski demikian, hasil pembahasan internal menunjukkan pengembalian dana berpotensi menjadi langkah yang ditempuh.
"Proses ini memang agak rumit, tetapi rencananya dana akan dikembalikan kepada investor. Dari hasil diskusi kemarin, tampaknya pengembalian kepada investor menjadi langkah yang akan ditempuh," ujar Agus.
Berdasarkan pemeriksaan OJK, aktivitas perdagangan saham DSSA yang menjadi objek penanganan berlangsung dalam tiga periode, yakni 12 Januari hingga 19 Januari 2024, 21 Mei hingga 15 Juli 2024, serta 18 Juli 2024 hingga 3 Februari 2026.
Hingga 31 Oktober 2026, OJK belum menetapkan nominal akhir dana yang akan dikembalikan maupun daftar investor penerima. Penghitungan dan identifikasi pihak terdampak masih menjadi bagian dari proses pengawasan.
OJK juga menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara transparan, konsisten, serta akuntabel untuk melindungi investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.
"OJK akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara transparan, konsisten, dan akuntabel guna mendorong perilaku pasar yang berintegritas, memberikan perlindungan kepada investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia," demikian pernyataan resmi OJK.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow