OJK Setujui Merger Dua BPR Syariah di Sumatera Utara
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita di Sumatera Utara. Keputusan ini ditujukan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperluas jangkauan layanan, dilansir dari Money.
Persetujuan tersebut tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 yang diterbitkan pada 4 November 2026. Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menyerahkan keputusan itu kepada pengurus dan calon pengurus bank hasil penggabungan pada Selasa (10/11/2026).
Menurut proyeksi PT BPR Syariah Amanah Insan Cita, penggabungan ini akan menghasilkan total aset lebih dari Rp 28 miliar. Modal inti bank diperkirakan melampaui Rp 6 miliar dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Triyoga menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut merupakan inisiatif kedua bank untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus memperluas wilayah operasional. OJK juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko.
"Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing," ujar Triyoga Laksito, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara.
Penguatan modal tersebut diharapkan mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bank hasil penggabungan juga diproyeksikan memperluas pelayanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.
Perluasan jaringan tersebut diharapkan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.
OJK menyatakan konsolidasi sukarela ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027. Salah satu fokus peta jalan tersebut adalah memperkuat struktur dan daya saing industri melalui percepatan konsolidasi.
Kebijakan itu juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan berdasarkan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Meski telah memperoleh persetujuan OJK, penggabungan kedua bank belum berlaku efektif. Proses tersebut masih menunggu persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow