Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Beri Restrukturisasi Kredit Tiga Tahun bagi Korban Bencana NTT

Smallest Font
Largest Font

Debitur yang terdampak bencana di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit hingga tiga tahun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini diumumkan Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi setelah rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (11/11/2026), sebagai dukungan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, dilansir dari Money.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari dukungan OJK terhadap penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini ditujukan untuk membantu debitur yang mengalami dampak bencana di delapan kabupaten di NTT.

Friderica menjelaskan bahwa pemberian keringanan kredit menjadi salah satu pembahasan dalam rapat bersama pemerintah.

"Terkait dengan kredit yang disampaikan Pak Menko, untuk daerah bencana, terutama di NTT, kami memberikan restrukturisasi bagi mereka yang terdampak bencana sampai dengan tiga tahun. Itu berlaku di delapan kabupaten di NTT," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua OJK.

Selain restrukturisasi, OJK membahas dukungan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menunjang pelaksanaan program KUR dan pengembangan UMKM. Koordinasi di tingkat daerah juga akan diperkuat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Program perluasan akses keuangan tersebut turut menyasar pengembangan ekosistem keuangan inklusif di desa nelayan. OJK telah menjalankan inisiatif serupa di sejumlah desa nelayan dan berencana memperluas kerja sama dengan kementerian terkait.

Friderica menyebut peningkatan akses pembiayaan sebagai salah satu upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan.

"Kami juga menyampaikan bahwa ada beberapa desa nelayan yang sudah kami kembangkan ekosistem keuangan inklusifnya. Kami akan melanjutkan kerja sama dengan kementerian terkait agar desa-desa nelayan ini dapat dibina dan diberikan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok nelayan," kata Friderica.

Dalam ketentuan khusus penanganan kredit korban bencana, OJK menetapkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan dengan plafon hingga Rp 10 miliar dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran. Selain itu, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi mendapatkan penetapan kualitas lancar.

Ketentuan tersebut berlaku untuk pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur mengalami dampak bencana. Dengan perlakuan khusus ini, debitur memperoleh kesempatan melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan OJK.

OJK juga mengatur perlakuan khusus terhadap pembiayaan baru bagi debitur terdampak bencana. Penilaian kualitas pembiayaan baru dilakukan secara terpisah dari kredit, pembiayaan, maupun penyediaan dana sebelumnya sehingga tidak menggunakan konsep one obligor.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana atau POJK Bencana.

Aturan ini mencakup perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed