Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Jatuhkan Sanksi Rp1,5 Triliun atas Pelanggaran Saham DSSA

Smallest Font
Largest Font

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam pelanggaran pasar modal terkait PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Hukuman tersebut mencakup denda hingga Rp1,5 triliun, pembekuan izin, serta peringatan tertulis, dilansir dari IDXChannel. Penindakan ini menyasar dugaan manipulasi perdagangan saham dan penyamaran identitas pemesan saham dalam penawaran umum perdana atau IPO.

OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah Anggota Bursa (AB) yang berkaitan dengan kasus DSSA dan CUAN. Dalam perkara DSSA, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp1,5 triliun kepada PT SMT. Selain itu, Saudara R, yang saat ini menjabat sebagai direksi di PT SS, dikenai pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) selama satu tahun.

Sanksi terhadap kedua pihak tersebut berkaitan dengan manipulasi pasar. Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK serta Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

Pada kasus IPO BREN, OJK mengenakan denda administratif Rp500 miliar kepada AH Ltd. Sanksi tersebut berhubungan dengan pengaburan informasi mengenai pihak yang melakukan pemesanan saham perusahaan tersebut. Dasar hukum dalam perkara BREN adalah Pasal 107 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 48 UUPPSK. Ketentuan serupa juga menjadi dasar penindakan atas pelanggaran terkait pemesanan saham CUAN.

Dalam perkara IPO CUAN, TC Pte Ltd dijatuhi denda sebesar Rp100 miliar. OJK mengaitkan hukuman tersebut dengan tindakan mengaburkan identitas pihak yang melakukan pemesanan saham, sesuai Pasal 107 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 48 UUPPSK.

Sanksi terhadap Anggota Bursa

Penindakan OJK tidak hanya mencakup pihak yang berkaitan dengan emiten, tetapi juga Anggota Bursa yang terlibat dalam kasus DSSA dan CUAN. Dalam perkara DSSA, sembilan AB dikenai denda, sedangkan delapan tenaga penjualan AB yang menangani pesanan perdagangan saham memperoleh sanksi peringatan tertulis.

Sembilan Anggota Bursa yang dikenai denda dalam kasus DSSA adalah PT SSI, PT SS, PT ALS, PT BS, PT AMS, PT TSI, PT BCS, PT WSI, dan PT RSI.

Sementara itu, dalam perkara CUAN, dua Anggota Bursa, yakni PT HPS dan PT BDS, dikenai denda. OJK juga membekukan izin WPEE milik Direktur PT HPS selama tiga bulan.

Temuan pemeriksaan saham DSSA, BREN, dan CUAN

Berdasarkan pemeriksaan atas perdagangan saham DSSA, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan nasabah melalui beberapa Anggota Bursa. Aktivitas tersebut dinilai berlangsung secara terencana dan terstruktur hingga menyebabkan harga saham DSSA meningkat secara signifikan.

Temuan pada saham BREN dan CUAN berkaitan dengan penyamaran identitas pihak yang memesan saham dalam proses IPO. OJK menemukan adanya pihak-pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan dan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah sangat besar dengan mengaburkan identitas mereka.

Kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan saham BREN dan CUAN terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Akibatnya, jumlah saham kedua emiten yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar menjadi terbatas.

OJK perkuat penegakan hukum pasar modal

Penyerahan surat sanksi dilakukan secara langsung oleh Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Khoirul Muttaqien, kepada pihak-pihak yang dikenai hukuman. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes (Pol) Suhasto. Kehadiran perwakilan Polri mencerminkan koordinasi antara OJK dan kepolisian dalam penegakan hukum, terutama untuk tindak pidana di sektor pasar modal.

OJK menempatkan penjatuhan sanksi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia. Penegakan hukum diarahkan agar berlangsung tegas, konsisten, efektif, dan proporsional.

Melalui pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, OJK berupaya memastikan perdagangan efek berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Langkah tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan investor, memberikan efek jera kepada pelanggar, menjaga kredibilitas pasar modal, serta memperkuat daya saing dan perlindungan investor.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed