Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

PDIP Sebut Polemik Ijazah Gibran Bebani Pemerintahan Prabowo

Smallest Font
Largest Font

Evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menyoroti polemik ijazah Gibran. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan penilaian tersebut kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026), dengan menyebut persoalan itu sebagai beban bagi pemerintahan.

Menurut Hasto, polemik tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurut penafsirannya, menemukan persoalan mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Ia juga menyinggung persoalan bukti ijazah SMA dalam konteks putusan tersebut.

"PDI Perjuangan juga mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki suatu beban. Terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara wakil presiden ternyata tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan," ujar Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Hasto kemudian menyoroti persoalan bukti pendidikan yang menurutnya berkaitan dengan polemik tersebut.

"Sehingga Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA," tambah Hasto.

Ia mengaitkan polemik itu dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo dan putusan MK Nomor 90. Hasto menilai proses yang melatarbelakangi putusan tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama terkait penggunaan kekuasaan dalam proses politik dan hukum.

"Sehingga ini membangkitkan memori kolektif dari rakyat tentang penggunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi melalui akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi yang mendesain Keputusan MK Nomor 90," ungkap Hasto.

Hasto juga menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka etika, moral, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Menurut dia, polemik yang menyangkut persyaratan serta legitimasi wakil presiden dapat berdampak terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

"Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," tutur Hasto.

Dalam keterangannya, Hasto menyatakan bahwa penyelenggaraan negara perlu menjunjung etika dan mendukung pembangunan peradaban politik. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Prabowo akan menerima aspirasi masyarakat mengenai polemik yang melibatkan Gibran.

Hasto menilai kritik terhadap persoalan tersebut berkaitan dengan harapan publik terhadap sikap dan keteladanan pemimpin. Ia mengaitkan hal itu dengan tanggung jawab Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Karena Presiden Prabowo juga tidak ingin adanya beban dalam pemerintahannya apalagi dikaitkan dengan persoalan etika, moral, dan keteladanan seorang pemimpin. Apalagi suara-suara kritis ini sekarang makin kuat," tutup Hasto.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed