Pemerintah Atur Syarat Penerima BSU 2026
Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan bagi pekerja yang ingin memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dengan nilai total Rp 900.000. Persyaratan utamanya mencakup batas penghasilan, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta identitas calon penerima.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Aturan ini ditetapkan pada 28 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Money.
Selain memenuhi kriteria administratif, calon penerima juga harus memperhatikan ketentuan penghasilan berdasarkan upah minimum wilayah masing-masing. Pemerintah turut menetapkan prioritas bagi pekerja yang memenuhi persyaratan program bantuan tersebut.
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang wajib dipenuhi pekerja agar dapat masuk dalam daftar calon penerima bantuan subsidi upah.
- Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
- Mempunyai penghasilan paling banyak Rp 3.500.000 per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja.
- Bukan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Di luar kriteria tersebut, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan pemerintah.
Dengan demikian, kepemilikan NIK saja belum cukup untuk memastikan seseorang memperoleh bantuan. Status kepesertaan jaminan sosial dan kesesuaian penghasilan juga menjadi pertimbangan penting.
Ketentuan batas upah penerima BSU 2026
Penghasilan maksimal yang menjadi acuan umum penerima BSU 2026 adalah Rp 3,5 juta setiap bulan. Namun, batas tersebut dapat disesuaikan apabila pekerja bertugas di daerah dengan upah minimum lebih tinggi.
Pasal 4 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur bahwa pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi Rp 3,5 juta dapat menggunakan UMK setempat sebagai batas maksimal penghasilan.
Nilai UMK yang digunakan dalam perhitungan tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, daerah yang tidak mempunyai ketentuan UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan serupa.
Ketentuan ini membuat batas penghasilan calon penerima tidak selalu sama di setiap daerah. Besarannya mengikuti standar upah minimum yang berlaku di lokasi pekerjaan.
Adapun penghasilan yang dijadikan dasar penilaian berasal dari gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tersimpan dalam basis data lembaga tersebut.
Komponen yang diperhitungkan meliputi upah pokok beserta tunjangan tetap. Oleh karena itu, kesesuaian laporan penghasilan perusahaan menjadi bagian penting dalam proses penentuan kelayakan penerima.
Ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Calon penerima harus mempunyai status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Persyaratan ini secara khusus berlaku untuk pekerja dalam kategori Penerima Upah (PU).
Kategori tersebut mencakup peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang memperoleh gaji atau upah dari perusahaan maupun pemberi kerja.
Pekerja disarankan memeriksa kesesuaian informasi kepesertaan dan penghasilan yang dilaporkan perusahaan. Apabila ditemukan perbedaan, perbaikan dapat dikoordinasikan dengan perusahaan atau bagian personalia (HRD).
Selain kelengkapan persyaratan individu, penetapan penerima BSU juga memperhatikan jumlah pekerja yang memenuhi kriteria dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
Cara cek penerima BSU 2026 menggunakan NIK
Pemeriksaan status calon penerima dapat dilakukan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Salah satu alamat yang disediakan untuk layanan tersebut adalah situs BSU Kemnaker.
Apabila fitur pemeriksaan sudah diaktifkan, pekerja dapat mengikuti tahapan berikut untuk mengetahui status penerimaannya:
- Buka peramban melalui ponsel atau komputer.
- Akses situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/.
- Temukan bagian pemeriksaan penerima BSU 2026.
- Pilih menu pengecekan NIK atau pemeriksaan penerima.
- Masukkan NIK sesuai identitas pada KTP.
- Ikuti instruksi yang muncul dan periksa informasi status penerima.
Meski demikian, mekanisme pemeriksaan penerima BSU 2026 melalui NIK belum diumumkan secara resmi oleh Kemnaker berdasarkan informasi yang tersedia.
Artinya, pekerja belum bisa memastikan status penerimaan melalui layanan tersebut selama fitur pemeriksaan belum diaktifkan. Informasi mengenai mekanisme pengecekan masih perlu menunggu pengumuman resmi.
Pengkinian data BSU 2026 dan batas waktunya
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fasilitas pembaruan informasi bagi pekerja yang masuk kategori calon penerima BSU 2026. Proses pengkinian data tersebut harus diselesaikan paling lambat 13 November 2026.
Pembaruan informasi dapat dilakukan secara mandiri melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Alternatif lainnya adalah menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Melalui akun Instagram resminya, BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan calon penerima agar memeriksa kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tersimpan dalam sistem.
Pembaruan tersebut diperlukan untuk membantu proses verifikasi dan validasi data calon penerima. Informasi yang harus diperhatikan mencakup identitas pribadi, nomor kontak, serta rekening bank.
Dokumen dan informasi yang perlu disiapkan
Sebelum memulai pembaruan, pekerja perlu menyiapkan sejumlah informasi agar proses pengisian dapat dilakukan secara lengkap. Berikut data yang dibutuhkan:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
- Nama lengkap berdasarkan KTP.
- Tanggal lahir.
- Foto diri.
- Foto KTP.
- Nama ibu kandung.
- Nomor handphone terbaru.
- Alamat e-mail terbaru.
- Provinsi dan kabupaten/kota kantor peserta.
- Nama bank.
- Nama pemilik rekening.
- Nomor rekening.
Informasi rekening perlu diperiksa secara teliti sebelum dikirimkan. Pastikan rekening masih aktif dan nama pemiliknya sesuai dengan identitas yang tercatat.
Cara memperbarui data melalui website
Pekerja dapat menggunakan portal khusus BPJS Ketenagakerjaan untuk melengkapi informasi kepesertaan. Tahapannya dimulai dengan memasukkan identitas hingga mengirimkan seluruh data yang telah diperiksa.
- Buka peramban pada ponsel atau komputer.
- Kunjungi https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Lengkapi nama lengkap dan tanggal lahir.
- Tekan tombol Lanjutkan.
- Ambil atau unggah foto diri beserta foto KTP sesuai petunjuk.
- Isi nama ibu kandung, nomor handphone, dan alamat e-mail.
- Masukkan nama bank, nama pemilik rekening, serta nomor rekening.
- Periksa kembali seluruh informasi yang sudah dimasukkan.
- Centang pernyataan yang tersedia.
- Tekan tombol Kirim Data untuk menyelesaikan pembaruan.
Ketelitian dalam mengisi informasi menjadi hal penting. Kesalahan identitas maupun nomor rekening berpotensi menimbulkan kendala ketika data dicocokkan dalam proses verifikasi.
Cara pengkinian data melalui aplikasi JMO
Selain menggunakan portal daring, pembaruan informasi juga tersedia melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Pekerja dapat menjalankan proses tersebut langsung dari aplikasi yang telah terpasang pada perangkat.
- Unduh dan buka aplikasi JMO melalui Play Store atau App Store.
- Pada halaman login, pilih menu Pengkinian Data BSU.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Isi nama lengkap dan tanggal lahir.
- Tekan tombol Lanjutkan.
- Ambil atau unggah foto diri dan foto KTP.
- Lengkapi seluruh informasi pribadi sesuai kolom yang tersedia.
- Masukkan informasi rekening bank yang diminta.
- Periksa kembali seluruh data yang telah diisi.
- Centang pernyataan yang tersedia.
- Tekan tombol Kirim Data.
Setelah pengiriman dilakukan, peserta perlu memastikan proses pembaruan berhasil sesuai petunjuk aplikasi. Batas akhir pengkinian informasi yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan adalah 13 November 2026.
BSU 2026 dijadwalkan untuk periode Oktober hingga Desember
Program BSU 2026 mencakup bantuan untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima memperoleh dana sebesar Rp 300.000 per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, total bantuan yang diterima setiap penerima mencapai Rp 900.000. Nilai tersebut diberikan sekaligus untuk seluruh periode bantuan, bukan melalui pembayaran terpisah setiap bulan.
Ketentuan pembayaran sekaligus untuk tiga bulan tercantum dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Sementara itu, tanggal pasti pencairan dan mekanisme penyaluran tetap perlu mengacu pada pengumuman resmi Kemnaker.
Penetapan periode bantuan Oktober, November, dan Desember 2026 tidak otomatis menunjukkan tanggal dana masuk ke rekening penerima. Karena itu, kepastian jadwal pencairan masih bergantung pada informasi resmi pemerintah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow