Pemerintah Bebaskan PPN Tiket Pesawat Domestik Nataru 2026
Penumpang penerbangan domestik kelas ekonomi mendapat insentif pajak selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemerintah menanggung 100 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket yang dibeli pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, khusus penerbangan pada 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027. Peraturan ini ditetapkan pada 12 Oktober 2026.
Dalam Pasal 2 Ayat 3, aturan tersebut menetapkan porsi pajak yang ditanggung negara untuk layanan penerbangan yang memenuhi persyaratan.
"PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tahun anggaran 2027," tulis Pasal 2 Ayat 3 aturan tersebut.
Cakupan insentif dibatasi pada komponen tertentu dari harga tiket. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 PMK Nomor 77 Tahun 2026, fasilitas ini mencakup PPN atas tarif dasar tiket atau base fare serta biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge, bukan seluruh komponen biaya perjalanan.
Ketentuan tersebut menjelaskan komponen harga yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN selama periode penerbangan yang telah ditentukan.
"PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," sambung Pasal 2 Ayat 4.
Dalam bagian pertimbangan peraturan yang ditetapkan pada 12 Oktober 2026, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional selama libur akhir tahun.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur natal 2026 dan tahun baru 2027," tulis aturan itu.
Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku untuk semua layanan tambahan yang dibeli penumpang. Lampiran PMK Nomor 77 Tahun 2026 menegaskan bahwa PPN atas kelebihan bagasi atau extra baggage serta pemilihan kursi atau seat selection tetap dipungut dan tidak ditanggung pemerintah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow