Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Kembangkan KEK Kesehatan untuk Tahan Devisa Rp 150 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan di Sanur, Bali, dan Batam untuk menekan pengeluaran warga yang berobat ke luar negeri sekaligus menarik pasien internasional. Dalam Rapat Kerja Nasional KEK Triwulan III Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026), pemerintah memaparkan potensi penghematan devisa Rp 150 triliun dan penerimaan devisa Rp 200 triliun dari pengembangan sektor tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sekitar 2 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri, termasuk Singapura dan Malaysia, dengan total pengeluaran sekitar Rp 200 triliun. Pemerintah ingin mengalihkan sebagian aktivitas pengobatan itu ke fasilitas kesehatan dalam negeri dan mengembangkan layanan yang mampu menarik pasien mancanegara.

Menurut perhitungan pemerintah, potensi penghematan devisa Rp 150 triliun didasarkan pada asumsi rata-rata pengeluaran Rp 75 juta untuk setiap pasien domestik yang tidak lagi berobat ke luar negeri. Sementara itu, target penerimaan devisa Rp 200 triliun dihitung dari potensi kedatangan 1,25 juta pasien internasional dengan rata-rata pengeluaran pengobatan Rp 160 juta per pasien.

Airlangga menegaskan bahwa pengembangan KEK kesehatan merupakan bagian dari upaya memperkuat investasi dan daya saing layanan medis nasional.

"Potensi dari sektor kesehatan, jumlah warga yang berobat ke luar negeri termasuk Singapura, Penang dan yang lain itu sekitar 2 juta orang, dan biaya yang dibayarkan sekitar Rp 200 triliun," kata Airlangga dalam Rakernas KEK Triwulan III Tahun 2026.

Selain sektor kesehatan, pemerintah mencatat investasi kumulatif di seluruh KEK mencapai Rp 382,1 triliun sejak kawasan tersebut dibentuk pada 2009. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan investasi itu melibatkan 509 badan usaha dan menyerap 302 ribu tenaga kerja.

Sepanjang Januari hingga September 2026, realisasi investasi di KEK mencapai Rp 46 triliun dari target Rp 69 triliun, dengan penambahan 53 ribu tenaga kerja. Secara nasional, realisasi investasi pada periode yang sama mencapai Rp 1.539,2 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa KEK kesehatan dirancang untuk meningkatkan mutu pelayanan, mendorong investasi industri medis, serta mempercepat alih pengetahuan dari tenaga ahli asing kepada dokter Indonesia.

"Tadi Pak Menko sudah sebutkan ada Rp 150 triliun setiap tahun keluar karena orang berobat keluar negeri. Nah ini akan kita fasilitasi di KEK, dia membuat SAS (Special Access Scheme) dan mendatangkan fasilitas yang bertaraf internasional," ujar Dante setelah Rakernas KEK Triwulan III Tahun 2026 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Dalam pengembangan industri, pemerintah membuka peluang bagi investor global untuk memproduksi alat kesehatan dan obat-obatan mutakhir yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan industri farmasi nasional.

Dante mengatakan pemerintah telah menerbitkan regulasi yang memungkinkan dokter asing memperoleh izin praktik di wilayah KEK. Kehadiran tenaga medis asing diharapkan mendukung peningkatan keterampilan dokter lokal melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman klinis.

"Dengan begitu transfer of knowledge dari dokter-dokter asing itu bisa pindah ke dokter-dokter kita sehingga nantinya dokter kita bisa mandiri melakukan pelayanan sama seperti pelayanan yang ada di bertaraf internasional," tambah Dante.

Dalam agenda penguatan KEK, pemerintah juga mendorong relaksasi persyaratan surat izin praktik tenaga kesehatan warga negara Indonesia maupun asing di kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah menargetkan penguatan regulasi pusat diagnostik dan terapi sel punca serta percepatan revisi peraturan menteri kesehatan mengenai fasilitas KEK.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 25 KEK, terdiri atas tujuh kawasan di Jawa dan 18 kawasan di luar Jawa. Berdasarkan sektor, kawasan tersebut mencakup 13 KEK industri, enam KEK pariwisata, dua KEK kesehatan, satu KEK digital, dua KEK teknologi dan edukasi, serta satu KEK jasa lainnya.

Pemerintah turut membentuk Aliansi BUPP KEK untuk memperkuat koordinasi antarbadan usaha pengelola dan pengembang kawasan. Aliansi tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi hambatan investasi dan operasional serta meningkatkan kerja sama antar-KEK.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed