Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Perkuat Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Smallest Font
Largest Font

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah terus mengancam kesehatan masyarakat dan kawasan konservasi. Hingga 13 Oktober 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 639,23 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas, dengan 513,89 hektare di antaranya berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Kepala BNPB Suharyanto melaporkan data tersebut dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 12 Oktober 2026. Pemerintah memperkuat pengerahan personel dan peralatan darat, sedangkan pemadaman melalui helikopter menghadapi kendala asap tebal yang membatasi jarak pandang.

Enam provinsi prioritas penanganan kebakaran lahan gambut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Menurut BNPB, kebakaran baru di Tanjung Puting menjadi penyumbang terbesar luas lahan terbakar yang masih ditangani satuan tugas.

Dalam laporan kepada Presiden, Suharyanto menjelaskan, "Untuk provinsi prioritas lahan gambut ada di enam provinsi, Bapak Presiden: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Untuk hari ini, yang terbakar yang masih ditangani oleh satgas di lapangan, jumlahnya adalah 639,23 hektare."

Ia juga menerangkan bahwa kebakaran baru di kawasan Tanjung Puting mencakup 513,89 hektare. Wilayah tersebut merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut, dan penanganannya diprioritaskan melalui pengerahan personel darat.

"Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana. Meskipun bukan lahan gambut, lahan mineral, tetapi ini menjadi pekerjaan yang segera harus kami lakukan," ujar Suharyanto.

Prabowo meminta penanganan kebakaran di kawasan konservasi tersebut menjadi perhatian serius. Dalam rapat yang sama, ia menyatakan, "Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional."

Presiden juga menyoroti kebutuhan personel penjaga hutan dan dukungan peralatan pemadaman. Ia meminta penguatan jumlah serta kemampuan polisi hutan dilakukan secara bertahap dan melibatkan Polri dalam pelatihan.

"Karena itu, tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," kata Prabowo.

Ia kemudian meminta bantuan kepolisian untuk meningkatkan kemampuan petugas. "Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan," ujarnya.

Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa titik kebakaran tersebar di kawasan rawa dan sulit dijangkau kendaraan. Setelah mendengar kebutuhan sekitar 50 pompa air berukuran kecil, Prabowo memutuskan menambah dukungan menjadi 200 unit.

"Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200," ujar Prabowo.

Selain pompa, pemerintah juga mendukung pembangunan 200 titik bor air dengan anggaran Rp 2 miliar. Menurut laporan Pangdam, sumber air di kawasan rawa dapat diperoleh melalui pengeboran sedalam sekitar 10 hingga 15 meter.

"Saya kirim Rp 2 miliar, 200 titik," kata Prabowo.

Kementerian Kehutanan menyatakan upaya pemadaman udara telah diajukan sejak 9 September 2026. Operasi pengeboman air menggunakan helikopter berlangsung pada 20–22 September, tetapi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa luas wilayah terdampak, akses yang sulit, dan karakteristik lahan menjadi hambatan utama.

"Kami memahami beratnya kondisi yang dihadapi tim di lapangan, terutama karena luasnya wilayah terdampak, sulitnya akses menuju titik api, serta karakteristik lahan gambut yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan," kata Ristianto, sebagaimana diberitakan Antara pada 12 Oktober 2026.

Pihak Taman Nasional Tanjung Puting kembali mengajukan operasi pengeboman air pada 2 Oktober untuk wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan. Surat susulan pada 9 Oktober meminta penambahan sasaran di Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.

Ristianto mengatakan kabut asap yang tebal membatasi jarak pandang dan memengaruhi keselamatan penerbangan. "Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar dukungan pemadaman udara dapat dilaksanakan sesuai kondisi operasional yang memungkinkan," ujarnya.

Di Taman Nasional Sebangau, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan strategi lain, yakni memutus pergerakan kepala api menggunakan alat berat. Pemerintah berencana menambah empat hingga lima ekskavator dan menyiapkan sekitar 30 sumur bor, dengan jarak sekitar 50 meter di dekat jalur pergerakan api.

"Kita coba memutus kepala apinya. Kalau api yang kita putus, ya dengan kecepatan mempergunakan alat berat supaya menghindari mudarat yang lebih besar lagi," kata Raja Juli pada 13 Oktober 2026.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut mengharuskan petugas menghadapi langsung pergerakan api. "Jadi bukan lagi mengejar api, tapi sudah menghadap api dengan risiko yang gak sederhana," ujarnya.

Raja Juli menyebut pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama TNI, Polri, Manggala Agni, serta jajaran Kementerian Kehutanan. Ia menegaskan, "Bukan sama sekali kita lepas tangan, cuci tangan, sama sekali tidak. Tentu bisa dilihat di lapangan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, TNI Polri, Manggala Agni, Kemenhut.

Teman-teman lihat itu bagaimana mata mereka? Sudah merah, sudah lelah, tapi karena ini tugas mereka tetap ada di lapangan untuk bekerja secara real secara konkret."

Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca ketika tersedia bibit awan yang memungkinkan penyemaian. Namun, dukungan pemadaman udara tetap bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang di lokasi kebakaran.

Dalam rapat penanganan karhutla, Prabowo mengatakan para ahli akan dimintai masukan untuk mengatasi kabut asap. "Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita, bagaimana," ujarnya.

Presiden menyebut pencegahan sebagai pendekatan utama untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Ia merujuk pembahasan sebelumnya bersama para profesor dan pakar dari berbagai perguruan tinggi serta daerah.

"Tapi saya kira memang benar, ujungnya ya hanya hujan, air, ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas, waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya, para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa," kata Prabowo.

Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kabut asap telah mengganggu aktivitas warga selama berbulan-bulan. Pada 12 Oktober pukul 20.00, data Indeks Standar Pencemar Udara dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara kota tersebut berada dalam kategori berbahaya.

Sejumlah pekerja tetap beraktivitas di luar ruangan meski mengalami gangguan kesehatan. Badariah dan Joni, petugas kebersihan Pemerintah Kota Palangka Raya, mengeluhkan sesak napas dan sakit kepala, sedangkan pengemudi ojek daring Ardi juga mulai mengalami sesak napas.

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendesak pemerintah pusat mempercepat penanganan dan mempertimbangkan penetapan status bencana berdasarkan kajian lapangan. Ia menilai evaluasi harus mencakup kesiapan peralatan, bahan bakar, serta anggaran operasional.

"Saya menilai penanganan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait kesiapan sarana dan prasarana pemadaman. Selain itu pengadaan mobil pemadam kebakaran tidak akan optimal apabila tidak didukung ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan anggaran operasional yang memadai," kata Sigit.

Ia juga meminta Kementerian Kesehatan memastikan kesiapan fasilitas medis dan obat-obatan, khususnya bagi anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

"Sekarang kami berharap Kementerian Kesehatan turut turun tangan. Sarana dan prasarana serta obat-obatan harus dipersiapkan. Pemerintah harus sesegera mungkin mengambil langkah-langkah cepat," ujarnya.

Di kawasan Jalan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, asap tebal turut membatasi jarak pandang pengendara. Rian mengatakan kabut asap pada pagi 13 Oktober mengganggu pernapasan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

"Ini asapnya tebal sekali. Sangat mengganggu pernapasan dan jarak pandang sangat terbatas. Ini apabila tidak hati-hati, bisa membahayakan pengendara," kata Rian.

Warga lainnya, Firman, mengaku khawatir karena asap semakin tebal, sementara anaknya tetap harus mengikuti kegiatan sekolah tanpa pembelajaran jarak jauh.

Penanganan kebakaran juga memicu kritik masyarakat. Sejumlah pemuda menggelar demonstrasi di Palangka Raya pada 12 Oktober dan mendesak Raja Juli Antoni mundur karena menilai upaya pemerintah belum menghasilkan solusi konkret.

Saat meninjau kawasan Taman Nasional Sebangau pada 13 Oktober, Raja Juli mengatakan pemerintah memahami dampak asap yang dirasakan warga selama sekitar tiga bulan.

"Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan," ujar Raja Juli.

Ia menyatakan kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. "Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini," katanya.

Perwakilan pemuda yang mengikuti demonstrasi, Aris, meminta pertanggungjawaban menteri atas penanganan kebakaran di Kalimantan Tengah. "Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan," serunya.

Selain kritik dalam negeri, penanganan kabut asap Indonesia turut mendapat perhatian media Singapura. Channel News Asia melaporkan bahwa tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura belum dibahas dalam rapat pemerintah pada 12 Oktober, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

Media tersebut juga melaporkan bahwa kebakaran yang berlangsung selama berminggu-minggu menyebabkan kabut asap lintas negara, gangguan pernapasan, dan penutupan sekolah di sejumlah wilayah Malaysia, termasuk Johor.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut lebih dari 60.000 personel dikerahkan untuk mendukung operasi darat, disertai pemadaman melalui udara. Malaysia sebelumnya menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta 52 petugas dan personel. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan persoalan kabut asap lintas batas akan dibawa ke pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila pada November.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu juga menyatakan telah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat dan menyampaikan kesiapan Singapura membantu jika diperlukan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed