Pemerintah Siapkan Ratifikasi Konvensi Antisuap untuk PFII
Pemerintah menyiapkan ratifikasi konvensi antisuap melalui Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mendukung pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Langkah ini bertujuan memberikan kepastian usaha dan menciptakan persaingan yang adil bagi investor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut di Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026), dilansir dari Detik Finance.
Menurut Airlangga, proses ratifikasi tersebut menjadi salah satu bagian dari persiapan pemerintah untuk membangun lingkungan investasi yang memberikan kepastian kepada investor, termasuk Danantara. Penerapan prinsip antisuap juga diperlukan agar seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan bersaing yang setara.
Airlangga menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini banyak berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, aktivitas investasi di PFII tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan anggaran negara.
Airlangga menyebut pemerintah sedang memproses ratifikasi konvensi antisuap melalui OECD sebagai bagian dari upaya mempersiapkan PFII.
"PFII kemarin kita juga persiapkan kan memang salah satu daripada investasi yang dibutuhkan adalah kepastian usaha termasuk dari para investor dan juga Danantara, sehingga ada beberapa hal yang sedang diproses melalui OECD nantinya ratifikasi dari konvensi antisuap karena itu juga harus ada kesetaraan persaingan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik penanganan korupsi yang berkaitan dengan anggaran negara berbeda dari kegiatan investasi yang menjadi bagian dari pengembangan PFII. Meski demikian, pemerintah menilai prinsip antisuap tetap diperlukan untuk menjamin kesetaraan persaingan di lingkungan usaha.
"Karena kalau di kita kan tindak pidana korupsi kebanyakan kaitannya dengan APBN. Sedangkan untuk PFII atau investor itu kan tidak berkaitan dengan itu tetapi kesetaraan persaingan tetap diperlukan termasuk dalam sektor antisuap," jelas Airlangga.
Pemerintah belum mengungkap jadwal peluncuran maupun lokasi PFII. Airlangga menyatakan bahwa informasi mengenai kedua hal tersebut akan disampaikan setelah persiapan yang diperlukan selesai.
"Nanti kita akan umumkan pada waktunya, nanti kita siapkan dulu baru nanti akan diumumkan," ujar Airlangga Hartarto.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow