Pemerintah Siapkan Stimulus Rp 31 Triliun untuk Kuartal IV 2026
Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi senilai Rp 31 triliun untuk kuartal IV 2026 guna menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pangan, subsidi upah, dan perluasan akses pembiayaan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jiexpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026), dilansir dari Detik Finance.
Salah satu komponen stimulus berupa bantuan beras senilai Rp 17,55 triliun yang ditujukan kepada 33,2 juta keluarga. Pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja.
Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan menggunakan rekening yang sama seperti sebelumnya. Pelaksanaannya direncanakan mulai pada kuartal IV 2026.
"Ini juga akan menggunakan rekening yang sama. Jadi ini akan mulai kita gunakan di kuartal empat," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian.
Selain bantuan langsung, pemerintah mendorong perluasan pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat melalui sejumlah program kredit. Langkah tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit alat dan mesin pertanian (alsintan), pembiayaan industri padat karya, serta kredit untuk sektor perumahan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 300 triliun untuk KUR. Menurut data yang disampaikan Airlangga, hingga 20 Oktober 2026, penyaluran program tersebut mencapai Rp 257,84 triliun dengan jumlah penerima kredit sebanyak 4 juta debitur.
Dalam upaya memperluas akses pembiayaan, Airlangga juga menyebut sejumlah skema kredit yang terus didorong melalui TPAKD. Program tersebut menyasar sektor pertanian, industri padat karya, dan industri yang berkaitan dengan perumahan.
"Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, kredit alsintan juga terus didorong, kredit industri padat karya, kredit industri program perumahan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian.
Kebijakan lain yang disiapkan pemerintah mencakup penanggungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta. Pemerintah juga telah menurunkan bunga kredit bagi perempuan prasejahtera dari kisaran 18-25% menjadi 8% flat per tahun, menurut Airlangga.
Pemerintah turut menyediakan bantuan inkubasi senilai Rp 50 juta hingga Rp 200 juta untuk mendukung permodalan pondok pesantren. Airlangga menyebut sejumlah lembaga pendidikan keagamaan telah menerima bantuan tersebut, termasuk Pondok Pesantren Al Muhajirin di Jawa Barat, Pesantren Nurul Iman, dan Pondok Pesantren Gedongan di Cirebon.
"Berbagai pondok pesantren sudah kami bantu seperti pondok pesantren Al Muhajirin di Jawa Barat santrinya 7.000; pesantren Nurul Iman santrinya lebih dari 20.0000; kemudian di pondok pesantren Gedongan Cirebon dan banyak lain. Jadi ini juga sudah membantu dan menjangkau kaum santri," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian.
Di sektor inklusi keuangan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program satu orang satu rekening. Program ini ditujukan kepada 25 juta masyarakat berusia di atas 17 tahun yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4, berdasarkan pemaparan Airlangga.
Setiap rekening dalam program tersebut akan memperoleh setoran awal sebesar Rp 50 ribu. Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 1,28 triliun untuk mendukung pelaksanaannya.
"Setoran awal disiapkan Rp 50 ribu dan anggarannya Rp 1,28 triliun," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow