Kemendikdasmen Buka Pengusulan Calon Penerima PIP Fase II 2026
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan tahapan pengusulan calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Fase II Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan bantuan pendidikan menjangkau murid dari keluarga miskin dan rentan miskin. Melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), sekolah dijadwalkan memverifikasi dan mengusulkan calon penerima pada 15–22 Oktober 2026 melalui aplikasi SiPintar.
Berdasarkan pemberitahuan Puslapdik yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026, verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota serta provinsi berlangsung pada 23–30 Oktober 2026. Dinas pendidikan wajib menyampaikan surat pengusulan kepada Puslapdik paling lambat 6 November 2026.
Pelaksanaan PIP tahun ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan pengusulan kepada satuan pendidikan, dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pemangku kepentingan sesuai aturan yang berlaku.
Calon penerima diidentifikasi berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) dengan batas pemutakhiran 31 Agustus 2026. Menurut Puslapdik, data tersebut telah dipadankan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian diperiksa untuk memastikan kelengkapan identitas dan informasi rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Hasil pemadanan ditampilkan dalam SiPintar sebagai data sasaran yang siap diverifikasi dan diusulkan. Pemeriksaan mencakup informasi tanggal lahir, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu kandung, serta status kepemilikan rekening SimPel.
Dalam proses verifikasi, sekolah harus mengelompokkan calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan khusus. Prioritas mencakup murid dalam desil 1–4 DTSEN, murid yang berisiko putus sekolah, serta mereka yang kembali belajar setelah sebelumnya berhenti sekolah.
Kelompok prioritas lainnya meliputi anak yatim atau piatu, murid yang tinggal di panti asuhan atau panti sosial, peserta didik penyandang disabilitas, serta murid yang orang tua atau walinya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Murid dengan orang tua atau wali berstatus narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum atau berada di bawah pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga termasuk sasaran.
Puslapdik menetapkan bahwa pengusulan sekolah harus diketahui komite sekolah dan disesuaikan dengan target sasaran berdasarkan hasil pemadanan Dapodik dan DTSEN. Penilaian juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya, bukan hanya kelengkapan administratif.
Selama proses tersebut, dinas pendidikan bertugas memantau dan membina sekolah agar calon penerima sesuai dengan kriteria program. Apabila sekolah tidak mengajukan calon penerima atau jumlah usulannya belum mencapai target, dinas pendidikan harus melakukan verifikasi, validasi, dan pengusulan untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan.
Selain melalui proses pengusulan, masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui situs resmi PIP Kemendikdasmen di pip.kemendikdasmen.go.id. Panduan pemeriksaan yang diberitakan Detik.com pada 17 Oktober 2026 menyebutkan bahwa pengguna perlu memasukkan NIK dan NISN pada bagian pencarian penerima, kemudian menjawab pertanyaan verifikasi yang tersedia.
Pemenuhan kriteria sosial ekonomi tidak otomatis menjamin seorang murid ditetapkan sebagai penerima. Penetapan tetap mengikuti mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan pengusulan berdasarkan ketentuan pemerintah.
Untuk besaran bantuan, informasi yang dipublikasikan Detik.com menyebut nominal per semester sebesar Rp225.000 bagi murid TK, SD/SDLB, dan Paket A; Rp375.000 bagi murid SMP/SMPLB dan Paket B; serta Rp900.000 bagi murid SMA/SMALB, SMK, dan Paket C. Nominal yang diterima dapat bergantung pada jenjang, tingkat kelas, dan ketentuan penyaluran yang berlaku.
Bagi murid yang memerlukan aktivasi rekening SimPel, panduan tersebut menyebutkan perlunya surat keterangan dari sekolah serta dokumen identitas yang dipersyaratkan bank penyalur. BRI melayani peserta didik SD dan SMP sederajat, BNI untuk SMA dan SMK sederajat, sedangkan BSI melayani seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh.
Di Kabupaten Probolinggo, sosialisasi pengisian kuesioner evaluasi PIP juga dilaksanakan pada 15 Oktober 2026. Menurut laporan Sudutpandang.id, kegiatan tersebut berkaitan dengan pembaruan mekanisme pengusulan calon penerima Fase II dan pentingnya akurasi data untuk mendukung pencegahan putus sekolah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow