Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BPK Temukan Dana PIP Rp 535,46 Miliar Tak Diaktifkan

Smallest Font
Largest Font

Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari rekening bantuan yang belum diaktifkan hingga kelebihan penyaluran dana. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat persoalan tersebut melibatkan jutaan data penerima dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah, dilansir dari Edukasi.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang dikutip Kamis (22/10/2026), BPK mengungkapkan terdapat 627.314 penerima PIP yang belum melakukan aktivasi rekening. Akibatnya, dana bantuan sebesar Rp 535,46 miliar masih tersimpan dan belum dapat dimanfaatkan oleh penerimanya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyaluran bantuan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan dana. Aktivasi rekening menjadi bagian penting agar penerima dapat menggunakan bantuan yang sudah dialokasikan.

BPK menjelaskan kondisi tersebut dalam laporan pemeriksaannya sebagai berikut.

"Terdapat dana PIP Dikdasmen yang tidak diaktivasi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh 627.314 penerima sebesar Rp 535,46 miliar," demikian keterangan dalam IHPS I Tahun 2026.

Temuan kelebihan penyaluran dana PIP

Selain rekening yang belum aktif, pemeriksaan BPK juga menemukan persoalan dalam ketepatan penyaluran bantuan. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Sosial PIP pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) senilai Rp 12,37 miliar.

Nilai tersebut berkaitan dengan penyaluran kepada 19.331 penerima. BPK menilai pengelolaan belanja bantuan sosial program tersebut belum berjalan secara memadai sehingga menimbulkan kelebihan penyaluran.

Dalam laporan pemeriksaan, BPK menyampaikan temuan tersebut melalui keterangan berikut.

"Pengelolaan Belanja Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) belum memadai yang mengakibatkan kelebihan penyaluran Belanja Bansos PIP Dikdasmen pada 19.331 penerima sebesar Rp 12,37 miliar," tulis BPK.

Menurut BPK, terdapat beberapa penyebab terjadinya kelebihan penyaluran tersebut. Sebagian penerima diketahui memperoleh bantuan PIP dari Kementerian Agama, sedangkan sebagian lainnya sudah mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah daerah.

Kondisi penerimaan bantuan dari lebih dari satu sumber tersebut menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam proses pengelolaan anggaran PIP. Karena itu, ketepatan data penerima menjadi perhatian dalam rekomendasi pemeriksaan BPK.

Masalah validitas data penerima bantuan

Persoalan lain berkaitan dengan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima. BPK menemukan 86.337 penerima dengan nilai bantuan Rp 80,75 miliar yang memiliki permasalahan data kependudukan.

Permasalahan tersebut mencakup NIK yang tidak padan, NIK berstatus nonaktif, serta NIK yang tercatat secara ganda atau duplicate record. Ketiga kondisi ini menjadi bagian dari temuan pemeriksaan terhadap data penerima PIP.

Di samping persoalan identitas, pemeriksaan juga mencatat penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebanyak 5.301.672 penerima dengan nilai bantuan Rp 3,835 triliun tercatat berada pada desil 6 hingga 10 atau tidak memiliki informasi desil.

Temuan mengenai kelompok desil tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam evaluasi ketepatan sasaran bantuan. BPK memasukkan penggunaan DTSEN beserta informasi tingkat desil sebagai salah satu aspek yang perlu diperjelas dalam aturan pelaksanaan program.

BPK minta petunjuk teknis PIP ditinjau ulang

Menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mengevaluasi kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIP. Peninjauan diperlukan agar ketentuan pengelolaan dan penyaluran bantuan memiliki pengaturan yang lebih jelas.

Salah satu aspek yang diminta untuk diperbaiki adalah periode pengambilan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketentuan mengenai waktu pengambilan data tersebut perlu diatur dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima PIP.

Selain itu, BPK merekomendasikan pengaturan mengenai pemanfaatan DTSEN sebagai sumber data penerima. Informasi desil yang tercantum dalam basis data tersebut juga perlu menjadi bagian dari ketentuan pelaksanaan program.

Rekomendasi lainnya menyangkut kebijakan relaksasi aktivasi rekening penerima bantuan. Pengaturan ini menjadi salah satu bagian yang diminta untuk ditinjau kembali seiring ditemukannya ratusan ribu penerima yang belum mengaktifkan rekening.

Dengan demikian, rekomendasi BPK tidak hanya menyasar proses pendataan penerima, tetapi juga mekanisme agar dana bantuan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Persoalan aktivasi rekening dan ketepatan data menjadi dua aspek yang tercermin dalam hasil pemeriksaan tersebut.

Perjanjian dengan bank penyalur turut dievaluasi

Perbaikan pengelolaan PIP juga diarahkan pada hubungan kerja sama dengan bank penyalur. BPK meminta agar perjanjian kerja sama dengan pihak perbankan ditinjau kembali untuk memperjelas kewajiban dan konsekuensi apabila terjadi kelalaian.

Salah satu poin yang perlu dimasukkan adalah ketentuan sanksi bagi bank penyalur apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan penyaluran bantuan.

BPK juga menyoroti perlunya batas waktu maksimal pelaporan akhir PIP. Ketentuan tenggat pelaporan tersebut diperlukan untuk menentukan besaran akhir dana PIP yang berhasil disalurkan kepada penerima.

Selain menghitung nilai bantuan yang tersalurkan, pelaporan akhir juga perlu memperjelas jumlah dana yang harus dikembalikan ke kas negara. Dengan pengaturan tersebut, pertanggungjawaban dana PIP dapat mengacu pada nilai penyaluran dan pengembalian yang tercatat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK menyoroti persoalan aktivasi rekening, kelebihan penyaluran, validitas identitas penerima, penggunaan data kesejahteraan, serta pengawasan terhadap bank penyalur dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed