Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Penyaluran KUR Capai Rp 260,8 Triliun hingga Oktober 2026

Smallest Font
Largest Font

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 260,8 triliun hingga 21 Oktober 2026, setara 89,93 persen dari target tahunan Rp 290 triliun. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatat dana tersebut telah menjangkau 4 juta debitur, termasuk 1,6 juta debitur baru, dilansir dari Detik Finance.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan capaian tersebut di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026). Dalam periode yang sama, jumlah debitur yang telah naik kelas atau graduasi tercatat sebanyak 702.785 orang.

Maman menjelaskan bahwa penyaluran KUR juga diarahkan untuk memperbesar pembiayaan bagi usaha di sektor produksi. Pemerintah menetapkan porsi penyaluran ke sektor tersebut sebesar 65 persen dari alokasi KUR.

"Total nilai penyaluran untuk KUR kurang lebih sekitar Rp 260 triliun dengan jumlah debitur 4 juta, dan debitur barunya sebanyak 1,6 juta lalu debitur graduasinya sebanyak 700 ribu," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Menurut data yang disampaikan Maman, realisasi KUR untuk sektor produksi mencapai Rp 170,9 triliun hingga 21 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 65,9 persen dari total penyaluran, sehingga telah melampaui target porsi sektor produksi yang ditetapkan pemerintah.

Maman menyebutkan bahwa pemerintah memberikan penugasan tambahan dalam penyaluran KUR, terutama terkait pemenuhan alokasi pembiayaan produktif. Ia menjelaskan besaran alokasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut dalam keterangannya.

"Kami mendapatkan penugasan yang agak lebih berat dari yang sebelumnya, di mana dari total alokasi KUR yang sudah ditetapkan sebesar Rp 300 triliun kurang lebih, 65%-nya wajib ke sektor produksi. Artinya, di mana jumlahnya kurang lebih sekarang sudah mencapai 65,9% melewati dari target dan itu sebesar Rp 170,9 triliun," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Selain penyaluran pembiayaan, Kementerian UMKM melaporkan perkembangan penerbitan legalitas dan sertifikasi usaha sepanjang Januari hingga 21 Oktober 2026. Data tersebut mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, sertifikasi merek, serta sejumlah dokumen pendukung bagi pelaku UMKM.

Maman menyampaikan bahwa penerbitan NIB mencapai 17.637.774 dokumen. Pada periode yang sama, sertifikasi halal tercatat sebanyak 4,4 juta, sedangkan sertifikasi merek mencapai sekitar 63.820 penerbitan.

Ia juga memaparkan penerbitan SNI Bina UMK sebanyak 1.081.000, Perseroan Perorangan sekitar 375 ribu, serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 628 ribu. Pemerintah mendorong pemenuhan dokumen tersebut untuk mendukung persyaratan legalitas dan sertifikasi bagi pelaku usaha.

"Lalu SNI Bina UMK sebanyak 1.081.000, penerbitan PT Perseorangan sebanyak kurang lebih 375 ribu, lalu PIRT sebanyak 628 ribu. Dan ini semua kita dorong dan kita optimalkan dalam rangka untuk mendorong peningkatan daya saing UMKM terkait bagaimana memastikan agar UMKM bisa memenuhi syarat-syarat sertifikasi dan legalitas," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed