Pemerintah Perluas Insentif PPh 21 ke Semua Sektor pada 2027
Pemerintah berencana memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja di seluruh sektor usaha pada 2027. Kebijakan yang disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat ini berpotensi menjangkau sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan, dilansir dari Money. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa jumlah calon penerima insentif tersebut mencapai sekitar 13 juta orang.
Pernyataan itu disampaikan kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026). "Itu kan (pekerja) di bawah (bergaji) Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sasaran penerima fasilitas pada 2026. Menurut penjelasan Airlangga, pemerintah tahun ini menargetkan sebanyak 2,2 juta pekerja sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP.
Perubahan lainnya terletak pada cakupan sektor usaha. Jika pada 2026 fasilitas hanya diberikan kepada pekerja di lima sektor tertentu, pemerintah berencana memperluas penerapannya ke seluruh sektor pada 2027, terutama sektor formal. Melalui skema PPh Pasal 21 DTP, kewajiban pembayaran pajak penghasilan pekerja dialihkan kepada pemerintah melalui pemberi kerja. Dengan mekanisme tersebut, penghasilan pekerja tidak dikurangi oleh potongan PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah.
Pada 2026, ketentuan pemberian fasilitas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Aturan itu menetapkan masa pemberian insentif mulai Januari hingga Desember 2026. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah. Kebijakan ini ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial sepanjang 2026.
Dalam ketentuan 2026, penerima insentif mencakup pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memenuhi persyaratan. Untuk pegawai tetap, salah satu kriterianya adalah memiliki penghasilan bruto tetap dan teratur maksimal Rp 10 juta per bulan. Pegawai tetap juga wajib memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
Selain itu, pekerja tidak boleh menerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP melalui skema insentif lainnya. Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat memperoleh fasilitas apabila memiliki upah rata-rata maksimal Rp 500.000 per hari atau maksimal Rp 10 juta per bulan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow