Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dan Tantangan Indonesia Menuju Negara Maju 2045

Smallest Font
Largest Font

PERTUMBUHAN ekonomi 8 persen tentu penting. Bagi Indonesia yang ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju pada 2045, pertumbuhan tinggi hampir menjadi keharusan.

Namun, ada pertanyaan yang lebih menentukan daripada sekadar seberapa cepat ekonomi tumbuh: mesin seperti apa yang menghasilkan pertumbuhan tersebut, kapabilitas apa yang tercipta, dan seberapa luas manfaatnya dirasakan?

Ketika berkunjung ke Jakarta Oktober lalu, peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson mengatakan bahwa pertumbuhan 8 persen merupakan target yang sangat berat bagi Indonesia, meskipun bukan berarti mustahil.

Korea Selatan menjadi salah satu pengalaman penting karena mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi dalam waktu panjang dan kemudian bertransformasi menjadi negara maju.

Menariknya, pengalaman Korea menunjukkan bahwa hubungan antara institusi dan transformasi ekonomi tidak sesederhana memilih antara negara dan pasar.

Robinson bersama Daron Acemoglu dan Simon Johnson memperoleh Nobel melalui kajian panjang mengenai bagaimana institusi memengaruhi kemakmuran suatu bangsa.

Namun, fase awal dan menentukan transformasi Korea berlangsung ketika negara sangat kuat, intervensi terhadap perekonomian sangat dalam, dan sistem politiknya belum demokratis seperti sekarang.

Hal ini tidak berarti pengalaman Korea membantah Robinson. Institusi inklusif tidak identik dengan demokrasi elektoral.

Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan negara digunakan, apakah ia memperluas kesempatan dan kompetisi, serta apakah intervensi tersebut menghasilkan kemampuan produktif baru.

Korea mengarahkan kredit, melindungi industri tertentu, memberikan berbagai fasilitas kepada perusahaan, dan bekerja sangat dekat dengan kelompok usaha besar.

Namun, dukungan itu tidak sepenuhnya tanpa syarat. Perusahaan dituntut meningkatkan produksi, menembus pasar ekspor, memperbaiki produktivitas, menguasai teknologi, dan pada akhirnya mampu bersaing secara internasional.

Dengan demikian, dukungan negara bukan sekadar dimaksudkan agar perusahaan menjadi lebih besar. Ia seharusnya membuat perusahaan menjadi lebih mampu.

Di sinilah salah satu pelajaran penting bagi Indonesia: privilese hanya dapat dibenarkan apabila pada akhirnya berubah menjadi kapabilitas.

Indonesia sekarang juga menjalankan kebijakan industri yang semakin aktif. Hilirisasi diperluas, tax holiday diberikan, kawasan industri dibangun, kebijakan kandungan lokal diterapkan.

Sementara infrastruktur, pembiayaan, konsesi sumber daya dan berbagai bentuk fasilitasi digunakan untuk menarik investasi.

Hasilnya tidak kecil. Realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp 1.931 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 584 triliun terkait dengan hilirisasi, meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, justru setelah investasi datang, pertanyaan pembangunan yang lebih sulit dimulai. Apakah produktivitas meningkat? Apakah teknologi mulai dikuasai di dalam negeri? Apakah pemasok lokal masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi?

Apakah semakin banyak insinyur, teknisi dan pekerja Indonesia memperoleh kemampuan baru? Dan apakah perusahaan yang sekarang memperoleh fasilitas pada akhirnya mampu bersaing tanpa terus-menerus bergantung pada fasilitas tersebut?

Pertanyaan yang lebih sulit lagi adalah apa yang terjadi jika semua itu tidak muncul. Apakah negara mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kembali, mengurangi, bahkan mencabut dukungan yang sudah diberikan?

Memberikan fasilitas relatif mudah. Mencabutnya jauh lebih sulit. Konsesi atau proteksi menciptakan keuntungan, keuntungan melahirkan kepentingan, dan kepentingan mempunyai insentif untuk mempertahankan fasilitas yang sudah diperolehnya.

Persoalannya menjadi jauh lebih serius ketika akumulasi kekuatan ekonomi mulai diterjemahkan menjadi kekuatan politik.

Pada titik itu, kelompok yang memperoleh privilese tidak lagi sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi dapat ikut membentuk aturan, mengendalikan akses, membatasi kompetisi, dan bahkan mempersempit ruang negara untuk mengoreksi keputusan yang telah menguntungkan mereka.

Ketika itu terjadi, negara tidak lagi sepenuhnya mendisiplinkan modal; modal mulai ikut menentukan batas-batas tindakan negara.

Di situlah negara pembangunan (developmental state) menghadapi ujian sesungguhnya. Kedekatan dengan dunia usaha memang diperlukan agar negara memahami industri, teknologi dan pasar.

Namun, kedekatan yang sama dapat menjadi kelemahan apabila negara kehilangan jarak yang diperlukan untuk mengevaluasi, mendisiplinkan dan, ketika perlu, mengatakan tidak.

Persoalan ini semakin relevan karena peningkatan investasi tidak otomatis diikuti peningkatan kemampuan produktif dengan kecepatan yang sama.

OECD masih melihat perlambatan produktivitas sebagai salah satu persoalan struktural Indonesia. Belanja riset nasional juga masih sekitar 0,23 persen PDB, sementara kontribusi badan usaha dan industri terhadap keseluruhan belanja riset hanya sekitar 15 persen.

Angka tersebut tentu tidak membuktikan bahwa hilirisasi gagal. Pembentukan kemampuan teknologi, pemasok domestik, tenaga terampil dan perusahaan nasional membutuhkan waktu.

Investasi asing juga dapat menjadi kendaraan penting bagi transfer pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah hilirisasi berhasil atau gagal, melainkan apakah kapabilitas domestik tumbuh cukup cepat dan cukup luas dibandingkan dengan besarnya dukungan yang diberikan negara.

Pengalaman Thailand menunjukkan mengapa pertanyaan ini penting. Negara tersebut berhasil membangun basis manufaktur yang kuat, terutama otomotif dan elektronik, menarik investasi asing dalam skala besar dan menjadi bagian penting rantai nilai global.

Namun, basis manufaktur yang kuat tidak dengan sendirinya menjamin upgrading dan peningkatan produktivitas akan terus berlangsung.

OECD mencatat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Thailand turun dari sekitar 4,8 persen pada 2010–2015 menjadi sekitar 2,1 persen pada 2015–2023, sementara pertumbuhan total factor productivity pada periode terakhir praktis stagnan.

Pengalaman Thailand memperlihatkan bahwa kemampuan memproduksi dan kemampuan terus meningkatkan nilai tambah merupakan dua tahap transformasi yang berbeda.

Risiko semacam itu relevan bagi Indonesia. Kita dapat menjadi pusat pengolahan nikel dunia, membangun industri baterai dan kendaraan listrik, memperluas kawasan industri serta menarik investasi dalam skala besar.

Namun, memiliki smelter belum tentu berarti menguasai metalurgi. Memproduksi baterai tidak otomatis berarti menguasai teknologi baterai. Merakit kendaraan listrik belum tentu berarti menguasai desain, perangkat lunak, sensor dan sistem kendalinya.

Dalam pengertian itu, "Made in Indonesia" belum tentu berarti "Made by Indonesia". Namun, bahkan "Made by Indonesia" bukan tujuan akhirnya.

Kemampuan teknologi pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi perusahaan domestik yang naik kelas, pekerjaan yang lebih produktif, pendapatan yang lebih baik, dan kesempatan mobilitas sosial yang semakin luas.

Brasil memberikan pelajaran dari arah yang berbeda. Negara ini mempunyai pasar besar, sumber daya alam melimpah, basis industri, universitas, perusahaan besar, lembaga keuangan serta kapasitas negara melakukan intervensi.

Brasil bahkan memiliki kisah sukses penting seperti Embraer dan agroindustri yang sangat kompetitif.

Namun, investasi tetap relatif rendah dan pertumbuhan produktivitas dalam jangka panjang masih menjadi persoalan.

Pelajarannya bukan bahwa demokrasi tidak penting. Institusi politik yang terbuka tetap diperlukan untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, demokrasi elektoral tidak otomatis menghasilkan struktur ekonomi yang dinamis dan kompetitif. Pemilu dapat berlangsung terbuka sementara akses terhadap aset, pembiayaan, sumber daya dan pengaruh terhadap kebijakan tetap terkonsentrasi.

Pada negara yang kaya sumber daya, surplus yang besar juga dapat membuka ruang rente. Rente kemudian dapat menciptakan akses istimewa, dan mereka yang memperoleh akses mempunyai insentif untuk mempertahankannya.

Indonesia memiliki sebagian kerentanan tersebut. Kita mempunyai nikel, batu bara, kelapa sawit, gas dan berbagai mineral strategis, sekaligus pasar domestik lebih dari 280 juta penduduk.

Berbeda dengan Korea yang miskin sumber daya dan mempunyai pasar domestik relatif kecil, perusahaan di Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk bertahan tanpa segera memenangkan persaingan internasional.

Dalam jangka pendek kondisi itu merupakan keuntungan. Dalam jangka panjang, ia juga dapat menjadi jebakan.

Karena itu, Korea, Thailand dan Brasil lebih berguna dibaca bukan sebagai tiga kemungkinan masa depan Indonesia, tetapi sebagai tiga mekanisme yang perlu diperhatikan.

Korea menunjukkan pentingnya disiplin kinerja ketika negara memberikan dukungan. Thailand memperlihatkan bahwa basis produksi yang kuat tidak otomatis menghasilkan upgrading secara berkelanjutan.

Brasil mengingatkan bagaimana sumber daya, pasar besar dan konsentrasi kekuatan ekonomi dapat mengurangi kompetisi dan memperlemah independensi negara.

Dengan cara melihat seperti itu, pertanyaan paling penting bukan lagi negara mana yang paling mirip Indonesia, melainkan mekanisme mana yang sekarang semakin kuat dalam perekonomian kita.

Karena itu, keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari nilai investasi, jumlah smelter, nilai ekspor atau pertumbuhan PDB.

Kita perlu melihat lebih dalam: apakah produktivitas meningkat, apakah belanja riset perusahaan bertambah, apakah pemasok domestik naik kelas, apakah teknologi menyebar, dan apakah perusahaan mampu bersaing ketika perlindungan mulai dikurangi.

Namun, bahkan ukuran tersebut belum cukup. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kapabilitas ekonomi yang terbentuk benar-benar memperluas manfaat pembangunan.

Di titik inilah perkembangan pasar kerja Indonesia memberikan sinyal yang perlu diperhatikan. Bank Dunia menunjukkan bahwa proporsi pekerja Indonesia dengan pendapatan yang cukup untuk menopang kehidupan keluarga kelas menengah turun dari sekitar 14,5 persen pada 2018 menjadi hanya 7,1 persen pada 2025.

Dalam periode yang sama, upah riil pekerjaan berketerampilan menengah dan tinggi juga mengalami penurunan.

Tentu tidak tepat menyimpulkan bahwa hilirisasi atau industrialisasi menyebabkan pelemahan kelas menengah. Hubungannya jauh lebih kompleks.

Namun, perkembangan tersebut mengingatkan bahwa investasi dan industrialisasi tidak dapat dinilai hanya dari modal yang masuk, pabrik yang dibangun atau ekspor yang bertambah.

Transformasi ekonomi pada akhirnya juga merupakan cerita mengenai apakah semakin banyak orang berpindah dari pekerjaan berproduktivitas rendah menuju pekerjaan yang lebih produktif, memperoleh keterampilan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan mempunyai kesempatan lebih besar untuk bergerak naik.

Dalam konteks itu, pengalaman Korea kembali relevan. Keberhasilannya bukan sekadar sejarah Samsung, Hyundai, baja, kapal dan ekspor.

Ia juga merupakan sejarah perubahan struktur ekonomi yang memungkinkan jutaan orang berpindah menuju kegiatan yang lebih produktif, memperoleh pendidikan lebih baik, meningkatkan pendapatan dan kemudian membentuk kelas menengah yang semakin luas.

Itulah sebabnya setiap privilese yang diberikan negara memerlukan disiplin yang jelas. Tax holiday, proteksi, kredit murah atau berbagai fasilitas lain perlu disertai target yang dapat diukur, tenggat untuk dievaluasi, serta kemungkinan untuk dikurangi atau dihentikan.

Ukuran keberhasilannya juga tidak cukup berupa investasi yang masuk. Ia perlu mencakup peningkatan produktivitas, ekspor yang semakin kompetitif, R&D, kemampuan pemasok domestik, transfer teknologi, peningkatan keterampilan dan kualitas pekerjaan.

Jika hasil tersebut terus-menerus tidak muncul, maka negara harus mempunyai kemampuan bukan hanya untuk memberikan dukungan, tetapi juga untuk menguranginya.

Mungkin justru di situlah kualitas institusi paling nyata diuji. Negara harus cukup kuat untuk mendukung sektor yang mempunyai potensi, tetapi cukup independen untuk menghentikan dukungan ketika hasilnya tidak muncul.

Cukup dekat dengan dunia usaha untuk memahami bagaimana industri bekerja, tetapi tetap mempunyai jarak agar tidak kehilangan kemampuan mengatakan tidak.

Dengan ukuran seperti itu, pertumbuhan 8 persen tetap penting. Namun, angka tersebut bukan pertanyaan terbesar.

Yang lebih menentukan adalah apakah pertumbuhan itu lahir dari ekonomi yang semakin produktif, semakin mampu menguasai teknologi dan bersaing, serta semakin luas membagikan manfaat transformasi kepada masyarakat.

Indonesia tentu akan mempunyai jalannya sendiri. Namun, kualitas jalan tersebut pada akhirnya dapat diuji dengan pertanyaan yang sederhana: apakah negara mampu mengubah privilese menjadi kapabilitas, dan apakah kapabilitas itu kemudian memperluas kesempatan masyarakat untuk bergerak naik?

Sebab pertumbuhan tinggi baru benar-benar menjadi transformasi ketika ia tidak hanya memperbesar ekonomi, tetapi juga membuat perusahaan, pekerja dan keluarga Indonesia menjadi lebih mampu.

Itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah Indonesia benar-benar naik kelas menjadi negara maju dan inklusif pada 2045, atau gagal mewujudkannya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed