Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polisi Inggris Tangkap 325 Demonstran Pro Palestine Action di London

Smallest Font
Largest Font

Gelombang protes terhadap kebijakan Inggris mengenai Palestina berujung pada penangkapan ratusan demonstran di London, Sabtu (31/10/2026). Sebanyak 325 orang ditangkap ketika mengikuti aksi mendukung Palestine Action di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat, sementara tekanan publik terhadap pemerintah Inggris untuk mengungkap keterlibatannya dalam perang Gaza terus meningkat.

Menurut laporan Beritasatu, sebagian besar penangkapan dilakukan atas dugaan menyatakan dukungan terhadap Palestine Action, organisasi yang dilarang berdasarkan undang-undang antiterorisme Inggris sejak Juli 2025. Para demonstran membawa poster penolakan terhadap genosida dan menyuarakan dukungan kepada Palestina.

Jumlah penangkapan yang dilaporkan sejumlah media menunjukkan perbedaan. CNN Indonesia sebelumnya mengutip konfirmasi Kepolisian Metropolitan London mengenai 139 orang yang ditangkap dalam demonstrasi tersebut.

Dalam pernyataan melalui media sosial X pada Sabtu malam, Kepolisian Metropolitan menyebut, "Sebanyak 139 orang ditangkap. Sebagian besar penangkapan dilakukan karena menyatakan dukungan kepada organisasi terlarang." Pernyataan tersebut dikutip CNN Indonesia.

Kelompok Defend Our Juries, penyelenggara aksi, menyatakan jumlah orang yang ditahan karena menunjukkan dukungan terhadap Palestine Action telah melampaui 4.000 sejak Juli 2025.

Juru bicara kelompok tersebut mengkritik penegakan undang-undang antiterorisme terhadap peserta demonstrasi damai.

"Sungguh mengerikan bahwa kini terdapat lebih dari 4.000 penangkapan berdasarkan undang-undang terorisme akibat aksi damai yang secara terbuka menyatakan penentangan terhadap genosida dan dukungan kepada Palestine Action," kata juru bicara Defend Our Juries.

Kelompok itu juga menghubungkan waktu penyelenggaraan demonstrasi dengan kebijakan pemerintah Inggris terhadap organisasi tersebut.

"Larangan terhadap Palestine Action sepenuhnya berasal dari strategi Trump, sehingga wajar tonggak penting ini tercapai pada Hari Halloween dan di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat," ujar juru bicara tersebut.

Ia kemudian menegaskan bahwa menurut kelompoknya, pelarangan itu bukan berkaitan dengan ancaman terorisme.

"Ini bukan tentang ancaman terorisme apa pun," ujar juru bicara Defend Our Juries.

BBC mencatat data Kementerian Dalam Negeri Inggris menunjukkan 3.630 penangkapan terkait Palestine Action selama satu tahun hingga Juni 2026. Setelah ditambah penangkapan di luar Pengadilan Magistrat Westminster dan demonstrasi terbaru, jumlahnya telah melampaui 4.000 orang.

Defend Our Juries menggambarkan situasi tersebut sebagai sesuatu yang mengancam kebebasan berekspresi. Kelompok itu menyebut kondisi yang terjadi sebagai sesuatu yang "benar-benar distopia".

Di tengah polemik tersebut, keputusan pelarangan Palestine Action juga menghadapi proses hukum. Mahkamah Agung Inggris dijadwalkan meninjau kebijakan tersebut setelah salah satu pendiri organisasi memperoleh izin mengajukan banding. Kementerian Dalam Negeri Inggris menyatakan akan mempertahankan keputusan pelarangan.

Perdebatan mengenai hubungan Inggris dengan konflik Gaza juga berlangsung melalui petisi publik. Hingga 1 November 2026, sebanyak 56.947 orang telah menandatangani petisi yang meminta penyelidikan publik independen terhadap dugaan keterlibatan Inggris dalam operasi militer Israel.

Petisi yang diluncurkan Jennifer Forbes, aktivis serikat pekerja sekaligus anggota Partai Buruh, meminta pemeriksaan terhadap penjualan dan penyediaan senjata, penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF), serta penerbangan pengintaian di atas Gaza.

Penyelidikan juga diminta mengungkap pertimbangan hukum pemerintah Inggris mengenai kemungkinan terjadinya genosida di Gaza. Puluhan anggota parlemen, termasuk politikus Partai Buruh, telah mendukung tuntutan penyelidikan tersebut selama lebih dari setahun.

Namun, pemerintah Inggris menolak permintaan itu dengan alasan mekanisme pengawasan parlemen dan pertanggungjawaban yang tersedia sudah memadai.

Mantan pemimpin Partai Buruh yang kini menjadi anggota parlemen, Jeremy Corbyn, mempertanyakan keputusan pemerintah tersebut.

"Jika pemerintah tidak menyembunyikan apa pun, mengapa mereka menghalangi upaya kami untuk mengungkap kebenaran?" kata Corbyn.

Petisi tersebut dijadwalkan ditutup pada 23 April. Berdasarkan ketentuan parlemen Inggris, petisi dengan lebih dari 10.000 tanda tangan wajib memperoleh tanggapan tertulis pemerintah, sedangkan petisi yang mencapai 100.000 tanda tangan dapat dipertimbangkan untuk dibahas di parlemen.

Tekanan terhadap pemerintah Inggris juga datang dari anggota parlemen Partai Buruh, Clive Lewis. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama dua anggota parlemen Inggris lainnya dan satu delegasi pengamat internasional ditahan serta diinterogasi pasukan Israel selama hampir delapan jam ketika berusaha memasuki Tepi Barat.

Dalam keterangannya, Lewis menyoroti kekerasan terhadap warga Palestina dan pembatasan akses bagi pengamat internasional. Ia juga menyebut Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pernah menyerukan agar Israel melakukan hal serupa dengan operasi di Gaza di Tepi Barat.

Smotrich menyerukan tindakan seperti "apa yang telah kita lakukan di Gaza", menurut uraian Lewis mengenai pernyataan menteri tersebut.

Lewis mendesak pemerintah Inggris memperluas sanksi terhadap Israel, termasuk menyasar entitas negara dan perusahaan yang memperoleh keuntungan dari permukiman ilegal di Tepi Barat. Ia juga meminta pemerintah menutup celah pengiriman komponen jet tempur F-35 serta lisensi senjata lainnya.

Menurut Lewis, komponen untuk jet tempur F-35 masih dapat dikirim ke Israel meskipun Inggris telah membatasi sejumlah penjualan senjata yang berkaitan langsung dengan pendudukan. Ia juga meminta penerapan sanksi terhadap pihak yang menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Lewis turut mendesak pengakhiran blokade Gaza dan pelaksanaan rekonstruksi wilayah tersebut. Ia menilai kebijakan terhadap permukiman ilegal tidak cukup jika tidak disertai tindakan terhadap dukungan negara dan aktivitas ekonomi yang menopangnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed