Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Obama Kritik Perang Gaza dan Doktrin Keamanan Baru Israel

Smallest Font
Largest Font

Barack Obama mengkritik perang Gaza pada 15 Oktober 2026 dalam diskusi di Belfast, Irlandia Utara, sementara mantan kepala intelijen militer Israel Tamir Hayman mengungkap perubahan doktrin keamanan Israel setelah 7 Oktober 2023 yang menjadikan perang berkepanjangan sebagai bagian penting kebijakan nasional.

Menurut Suara Surabaya, Obama meminta Israel mengakui hak dan keberadaan jutaan warga Palestina. Ia menilai kekerasan tersebut dipengaruhi luka sejarah, sikap yang mengeras, serta perpecahan mendalam antara kedua pihak.

Hayman, yang kini memimpin Institute for National Security Studies (INSS) di Tel Aviv, menyebut doktrin baru itu tidak pernah ditulis atau diumumkan kepada publik, tetapi telah memengaruhi pengambilan keputusan keamanan Israel.

“Meski demikian, doktrin itu kini memengaruhi pengambilan keputusan dan menentukan pendekatan Israel terhadap keamanan,” tulis Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).

Menurut Hayman, doktrin tersebut memandang Amerika Serikat sebagai kekuatan yang sedang melemah dan menganggap pembatasan Washington terhadap Israel berbahaya. Pandangan itu juga menempatkan ketergantungan pada AS sebagai persoalan bagi identitas nasional Yahudi Israel.

“Dan beranggapan bahwa terlalu patuh terhadap pembatasan yang diberlakukan pemerintah AS terhadap Israel merupakan tindakan berbahaya,” paparnya Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).

Hayman menilai doktrin itu memperkirakan perubahan sosial dan politik di AS dapat mendorong Washington meninggalkan Israel. Ia menilai pandangan tersebut berlawanan dengan kebutuhan Israel terhadap hubungan ekonomi dan dukungan kekuatan besar.

“Menurut pemikiran tersebut, AS, dengan perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung, pada akhirnya akan segera meninggalkan Israel,” paparnya Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).

Hayman juga menyebut pemutusan hubungan dengan AS dipandang oleh penganut doktrin tersebut sebagai kebutuhan bagi kemandirian dan ketahanan identitas nasional Yahudi Israel.

“Karena itu, memutus hubungan dengan AS dianggap bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga penting bagi kemerdekaan Israel dan ketahanan identitas nasional Yahudinya,” lanjut Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).

Namun, Hayman menolak gagasan bahwa Israel dapat berdiri sepenuhnya tanpa dukungan eksternal. Menurutnya, negara itu memiliki sumber daya alam terbatas dan bergantung pada perdagangan internasional serta kebutuhan pertahanan dari luar.

“Sebab, Israel tidak dapat mempertahankan ekonomi pertahanan yang mandiri dan terisolasi dari dunia,” paparnya Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).

Perubahan doktrin itu berlangsung bersamaan dengan perubahan militer setelah perang Gaza berlarut-larut. Menurut Al Jazeera, Israel memperkuat infanteri dan kendaraan tempur setelah sebelumnya mengurangi kekuatan darat dan lebih mengandalkan teknologi serta serangan udara.

Laporan yang dikutip Spirit of Aqsa juga mencatat meningkatnya pengaruh zionisme religius di tubuh militer. Proporsi penganut agama di antara peserta pendidikan perwira infanteri naik dari 2,5 persen pada 1990 menjadi 26 persen pada 2008.

Kelompok zionisme religius diperkirakan mencakup sepertiga hingga separuh peserta pendidikan perwira, meski jumlahnya sekitar 10 persen dari populasi Israel. Setelah 7 Oktober 2023, 31 persen laki-laki dari kelompok itu bergabung dengan pasukan cadangan, dibandingkan 15 persen dari mereka yang memenuhi syarat wajib militer.

Di tengah perubahan tersebut, Obama menyoroti sejarah penganiayaan terhadap masyarakat Yahudi sekaligus ketidakadilan yang dialami warga Palestina akibat kehilangan tanah.

“Itu tidak bisa disangkal. Yang juga tidak bisa disangkal adalah mereka mengambil tanah dari orang lain secara berlebihan. Dan orang-orang itu, tentu saja, mengatakan, ‘Ini adalah ketidakadilan dan saya ingin tanah saya kembali’,” ujar Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat (AS).

Dalam diskusi bersama Susan McKay, Obama mengatakan kekuatan militer dan keunggulan teknologi tidak cukup untuk mengakhiri siklus kekerasan. Ia menilai pihak yang lebih kuat memikul tanggung jawab lebih besar untuk menghentikannya.

“Jika sikap Israel adalah, sekarang kami yang terkuat dan paling maju secara teknologi di kawasan, maka keamanan kami bergantung pada kemampuan kami melakukan apa pun yang kami anggap perlu, mengambil apa pun yang kami inginkan, dan tidak memberikan konsesi kepada siapa pun,” kata Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat (AS).

Obama menilai pendekatan yang mengandalkan keunggulan tersebut mungkin menghasilkan dampak jangka pendek, tetapi memiliki konsekuensi terhadap landasan moral Israel.

“Cara itu mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi Anda telah kehilangan landasan moral jika mengambil posisi seperti itu,” tegas Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat (AS).

Ia juga menyoroti keberadaan sekitar tujuh juta warga Palestina di kawasan tersebut sebagai kenyataan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelesaian konflik.

“Mereka harus menyadari bahwa tujuh juta warga Palestina tidak akan pergi ke mana-mana,” ujar Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat (AS).

Obama kemudian menilai kondisi yang terus dipaksakan kepada warga Palestina tidak dapat dipertahankan apabila standar yang sama tidak akan diterima pihak lain untuk dirinya sendiri.

“Tidak berkelanjutan untuk memaksakan kepada mereka kondisi yang tidak akan diterima siapa pun jika kondisi itu diberlakukan kepada dirinya sendiri,” kata Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, kebutuhan personel militer Israel turut menghadapi persoalan sosial. Mahkamah Agung Israel membatalkan pengecualian wajib militer bagi kaum Haredi, kelompok yang mencakup sekitar 13 persen penduduk Israel, sehingga memicu demonstrasi dan ketegangan domestik.

Menurut perkiraan Kementerian Pertahanan Israel yang dikutip laporan tersebut, lebih dari 10 ribu tentara telah menerima perawatan psikologis sejak Oktober 2023. Laporan yang sama juga mencatat kasus senjata militer yang diduga masuk ke pasar ilegal.

Pada Februari 2024, polisi militer Israel menangkap dua tentara Batalion Nahal yang dicurigai menjual senapan militer. Pada Juni 2026, dua tentara didakwa karena diduga mengeluarkan tiga senapan dan satu senapan mesin dari inventaris militer untuk dijual.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed