Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Poltracking Catat Kepuasan Pemerintahan Prabowo di Enam Bidang

Smallest Font
Largest Font

Survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbeda di setiap bidang. Pendidikan mencatat kepuasan tertinggi sebesar 66,3 persen, sedangkan ekonomi menjadi bidang dengan penilaian terendah, yakni 36,8 persen.

Hasil survei yang dipublikasikan pada Senin (19/10/2026) itu juga memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai 57,8 persen. Sementara itu, ketidakpuasan di bidang hukum dan pemberantasan korupsi tercatat 47,5 persen, lebih tinggi daripada tingkat kepuasannya yang sebesar 43,1 persen.

Menurut data Poltracking, survei tersebut melibatkan 1.220 responden warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, yakni berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka, margin of error sekitar 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, memaparkan hasil pengukuran kepuasan publik terhadap enam bidang pemerintahan melalui kanal YouTube Poltracking pada Senin (19/10/2026).

"Publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Bidang Pendidikan (66,3%), Pertahanan dan Keamanan serta Sosial Budaya (63,7%), Kesehatan (62,1%), Politik dan Stabilitas Nasional (53,6%), Hukum dan Pemberantasan Korupsi (43,1%), serta Bidang Ekonomi adalah yang paling rendah tingkat kepuasannya (36,8%)," ujar Hanta Yuda Rasyid, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia.

Rincian hasil survei menunjukkan kepuasan pada bidang pertahanan dan keamanan serta sosial budaya sama-sama mencapai 63,7 persen. Di bidang kesehatan, tingkat kepuasan tercatat 62,1 persen, sedangkan ketidakpuasannya mencapai 32,4 persen.

Untuk bidang politik dan stabilitas nasional, Poltracking mencatat kepuasan sebesar 53,6 persen dan ketidakpuasan 32,0 persen. Pada bidang pertahanan dan keamanan, ketidakpuasan berada di angka 25,5 persen, sementara di bidang sosial budaya tercatat 22,4 persen.

Hanta menjelaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan adanya bidang pemerintahan yang memperoleh apresiasi publik sekaligus sektor yang masih menghadapi penilaian kritis. Ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional termasuk bidang yang menjadi perhatian berdasarkan hasil pengukuran tersebut.

Di luar survei Poltracking, perbedaan hasil pengukuran elektabilitas dan kepuasan terhadap Presiden Prabowo juga menjadi perhatian Institute for Policy Studies (IPS). Direktur Eksekutif IPS, Dr. Tri Andika, menyoroti perbedaan temuan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Berdasarkan rilis PPI yang dikutip Warta Ekonomi, kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen, sedangkan elektabilitas presiden tercatat 31,6 persen. Sebaliknya, hasil SMRC menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas dengan elektabilitas 35,5 persen dan mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 9,8 persen.

Tri menilai angka kepuasan dalam survei PPI masih masuk akal karena masyarakat di daerah merasakan dampak sejumlah program pemerintah. Program yang disebutnya meliputi subsidi BBM Pertalite, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

"Di tengah gempuran opini publik, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terbilang cukup tinggi dan masuk akal. Masyarakat di daerah merasakan langsung bantalan subsidi di tengah tekanan ekonomi global, mulai dari subsidi BBM Pertalite, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat," ujar Tri Andika, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies.

Tri juga membandingkan teknik pengumpulan data kedua lembaga. Menurut penjelasannya, PPI menggunakan wawancara tatap muka, sedangkan SMRC melakukan wawancara melalui telepon terhadap 1.013 dari total 1.213 responden.

"Survei berbasis telepon memiliki karakter tersendiri, terutama terkait tingkat respons (response rate), profil demografi responden, hingga kedalaman jawaban. Karakter ini tentu tidak selalu sebanding dengan wawancara tatap muka secara langsung," ujar Tri Andika, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies.

Selain perbedaan metode, Tri menyoroti klaim penurunan elektabilitas petahana sebesar 19 poin dalam kurun waktu sekitar empat bulan, dari 33,3 persen menjadi 14,5 persen. Ia menilai perubahan sebesar itu memerlukan penjelasan yang kuat mengenai penyebabnya.

"Pergeseran elektoral sebesar itu membutuhkan penjelasan kausalitas yang kuat. Tidak cukup jika hanya diasosiasikan secara sederhana dengan fluktuasi kepuasan publik," ujar Tri Andika, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed