Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prabowo Siapkan Dua Nama Pengganti Gibran Lewat Koalisi

Smallest Font
Largest Font

Proses penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden memasuki tahap konsultasi politik setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana membicarakan dua nama calon pengganti dengan partai-partai koalisi. Langkah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua kandidat kepada MPR. Konsultasi dengan partai koalisi menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh dalam proses tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pembahasan bersama partai koalisi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MD3.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," ujar Yusril Ihza Mahendra.

Meski rencana konsultasi telah disampaikan, Yusril belum memperoleh informasi mengenai jadwal pertemuan tersebut. Ia menyebut Prabowo telah memberikan sinyal untuk membicarakan pengusulan kandidat bersama koalisi.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," tutur Yusril.

Nama Yusril sendiri turut muncul dalam pembicaraan publik mengenai calon pengganti Gibran. Menanggapi pencalonan tersebut, ia memilih tidak memberikan penilaian dan menyerahkan aspirasi masyarakat kepada publik.

"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Prabowo. Menurut Yusril, Presiden memiliki pertimbangan politik untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan.

"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujar Yusril.

Selain Yusril, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga disebut masuk dalam bursa kandidat. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut seusai memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), Pramono merespons dengan tertawa.

"Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono sambil tertawa.

Pramono tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu pencalonan tersebut. Ia langsung mengakhiri sesi tanya jawab dengan salam penutup.

"Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," tutur Pramono Anung.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan batas waktu bagi Presiden untuk menyampaikan dua kandidat setelah MPR mengirimkan surat permintaan. Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat tersebut diterbitkan.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Ahmad Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Muzani menjelaskan bahwa MPR terlebih dahulu memproses surat pengunduran diri Gibran. Tahap berikutnya mencakup rapat pimpinan MPR, kemudian rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR dan kelompok DPD.

Berdasarkan penjelasan Muzani, MPR memiliki waktu 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses penentuan wakil presiden definitif.

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," ujar Ahmad Muzani.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed