Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla
Pemerintah Indonesia menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan pelaksanaan yang masih dibahas secara teknis bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan perkembangan tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), ketika upaya pemadaman dan perlindungan kesehatan masyarakat terdampak terus berlangsung.
Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap tawaran tersebut. Namun, pemerintah belum mengungkapkan bentuk bantuan yang akan diterima karena pembahasan operasional masih berlangsung.
“Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri.
Menurut Arrmanatha, BNPB menangani pembahasan teknis yang diperlukan untuk menindaklanjuti persetujuan Presiden. Rincian mengenai jenis bantuan dan mekanisme pelaksanaannya belum disampaikan kepada publik.
“Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini,” ujar Arrmanatha.
Pemerintah juga mengerahkan personel dan peralatan untuk memadamkan kebakaran di enam provinsi. Upaya yang dilakukan mencakup pemadaman melalui udara dan rekayasa cuaca untuk membantu penanganan kebakaran.
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah personel yang diturunkan itu untuk enam provinsi sudah sangat banyak, ya, sekitar 60 ribu personel, dan juga berbagai aset, ya, seperti helikopter, pesawat, itu jumlahnya juga cukup besar, ya, untuk melakukan water bombing, untuk melakukan rekayasa cuaca,” ujar Arrmanatha.
Dalam penanganan kabut asap lintas batas, Indonesia juga melaporkan perkembangan penanganan karhutla melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Arrmanatha menyebut mekanisme regional tersebut telah menetapkan level 3 sejak Agustus, dengan pusat koordinasi sementara berada di Sekretariat ASEAN.
“Jadi sejak bulan Agustus ACC THPC ini itu adanya kan di interim Coordinating Centre-nya kan adanya di Sekretariat ASEAN. Eh, dan mereka menetapkan level 3 dan kita telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban kita untuk menyampaikan pelaporan secara reguler,” ujar Arrmanatha.
Ia mengatakan laporan berkala tersebut menunjukkan perkembangan dalam penanganan kebakaran, termasuk penurunan jumlah titik panas. Untuk rincian kondisi lapangan dan perkembangan operasional, Arrmanatha mengarahkan pertanyaan lebih lanjut kepada BNPB.
“Dan dari laporan yang terakhir saya dapatkan, ya, bahwa ada kemajuan, ya. Setiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang, ya. Jadi itu yang mungkin detailnya bisa ditanyakan eh kepada BNPB. Jadi itu ya, teman-teman,” ujar Arrmanatha.
Di tengah upaya pemadaman, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap, terutama di wilayah Kalimantan. Ia menilai dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan aktivitas sehari-hari warga.
“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI.
Netty meminta pemerintah daerah bekerja bersama dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit untuk mengantisipasi peningkatan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta gangguan kesehatan lain akibat paparan asap. Ia juga mendorong penyampaian informasi kualitas udara secara berkala, disertai panduan mengenai aktivitas luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, dan tindakan saat gejala gangguan pernapasan muncul.
Ia menekankan bahwa informasi tentang buruknya kualitas udara perlu diikuti kesiapan layanan kesehatan agar warga dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan dengan cepat.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” ujar Netty.
Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 12 Oktober 2026, terdapat 277.075 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak karhutla. Sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen di antaranya terjadi pada anak berusia 0–5 tahun.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan data tersebut terus dipantau untuk mendeteksi peningkatan kasus dan memperkuat respons kesehatan. Kemenkes bersama pemerintah daerah juga meningkatkan pemantauan penyakit, pelayanan kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan, serta distribusi logistik.
Selain layanan kesehatan, Netty mendorong koordinasi lintas sektor untuk pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan dini, dukungan sarana yang memadai, serta evaluasi penanganan di wilayah rawan karhutla.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow