Pramono Lanjutkan Penanganan Banjir dan Pelebaran Jalan di Kembangan
Penanganan banjir, pengurangan kemacetan, dan peningkatan pengolahan sampah menjadi tiga prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas ketiga persoalan tersebut dalam rapat perdana di tingkat kecamatan pada Selasa (3/11/2026).
Untuk mengatasi banjir, Pemprov DKI akan melanjutkan pembangunan sheet pile sepanjang sekitar 2,3 kilometer. Pemerintah daerah juga menyiapkan normalisasi saluran guna mengurangi genangan di kawasan Kembangan.
Selain penanganan banjir, pemerintah menyetujui rencana pelebaran Jalan Raya Joglo. Namun, penyelesaian proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2028.
Pramono menjelaskan bahwa pelebaran jalan kemungkinan tidak dapat dirampungkan pada 2027 karena membutuhkan tahapan pengerjaan lebih lanjut.
"Memang mungkin tidak selesai di tahun 2027 ini, untuk pelebaran dan sebagainya mungkin perlu waktu sampai dengan 2028," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Persoalan berikutnya adalah optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Meruya Selatan. Pramono menilai kapasitas pengolahan fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data yang disampaikan Pramono, TPS3R Meruya Selatan memiliki kapasitas 7,3 ton. Sementara itu, volume sampah yang berhasil diolah setiap hari baru berkisar 3,5-4 ton.
Pemprov DKI membuka peluang keterlibatan pihak swasta untuk meningkatkan pengelolaan fasilitas tersebut. Langkah itu mengacu pada Pergub Nomor 5 Tahun 2026 yang mendorong kerja sama pengelolaan sampah dengan sektor swasta.
"Untuk TPS3R yang di Meruya Selatan, agar ini kalau memang bisa dikerjasamakan dengan swasta, saya persilakan selama itu memberikan manfaat bagi pengurangan sampah secara signifikan di Jakarta ini," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono juga menyinggung pengelolaan TPS3R di sejumlah lokasi yang dinilai dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Kerja sama dengan swasta menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sampah di Meruya Selatan.
Dalam rapat tersebut, Pramono turut menekankan percepatan pelaksanaan keputusan pemerintah daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan diminta segera menjalankan hasil pembahasan di tingkat kecamatan.
Menurut Pramono, rapat kecamatan melibatkan jajaran pejabat terkait sehingga keputusan yang dihasilkan dapat langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu seluruh agenda kunjungan ke 44 kecamatan selesai.
"Jadi yang kecamatan begini, semua yang rapat di kecamatan yang sudah diputuskan langsung dieksekusi," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat kecamatan tidak berbeda dengan rapat yang berlangsung di Balai Kota. Setiap persoalan yang telah memperoleh keputusan harus segera masuk tahap pelaksanaan.
"Pokoknya yang sudah diputuskan segera ditindaklanjuti," tegas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow