Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pramono Gratiskan Sewa PKL Kebayoran Lama Selama Enam Bulan

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembebasan biaya sewa selama enam bulan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang bersedia meninggalkan lapak di pinggir jalan dan menempati fasilitas pasar di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan insentif tersebut untuk mendukung penataan pedagang melalui relokasi ke pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Kebijakan itu dibahas dalam rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama pada Kamis (12/11/2026). Pramono meminta jajaran terkait mengarahkan para pedagang ke lokasi pasar yang telah disiapkan.

Dalam rapat tersebut, Pramono melibatkan Dinas UMKM dan Direktur Utama Pasar Jaya untuk mendukung pelaksanaan pemindahan pedagang dari sejumlah ruas jalan.

"Karena itu, tadi ada UMKM, ada Kepala Dinas UMKM juga, dan juga Dirut Pasar Jaya, saya minta semuanya direlokasi masuk ke fasilitas yang dimiliki oleh Pasar Jaya," ujar Pramono.

Pramono juga menyetujui pemberian keringanan biaya sewa sebagai insentif agar pedagang bersedia mengikuti program penataan tersebut.

"Saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah," ujar Pramono.

Relokasi tersebut menyasar PKL yang berjualan di tiga ruas jalan, yakni Jalan Baru, Jalan Tengku Nyarif, dan Jalan Masjid Al-Huda. Pemerintah kecamatan telah menyiapkan dua pasar sebagai lokasi penampungan.

Camat Kebayoran Lama Mustopa Thohir mengatakan Perumda Pasar Jaya akan menyediakan tempat bagi pedagang yang terdampak pemindahan. Dua lokasi yang disiapkan adalah Pasar Bantar Putih dan Pasar Kebayoran Lama.

"PD Pasar Jaya akan menyiapkan lokasi yang ada di Pasar Bantar Putih dan Pasar Kebayoran Lama untuk menampung para pedagang yang ada di lokasi yang tadi saya sebutkan," ujar Mustopa.

Selain relokasi PKL, penataan kawasan Kebayoran Lama juga mencakup penertiban parkir liar yang menggunakan badan jalan. Pramono meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, jajaran wali kota, dan camat berkoordinasi untuk menangani persoalan tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed